Sumatera Barat

BNNP Ungkap 206 Kawasan Rawan Narkoba di Sumbar, Sembilan Masuk Kategori Bahaya

3
×

BNNP Ungkap 206 Kawasan Rawan Narkoba di Sumbar, Sembilan Masuk Kategori Bahaya

Sebarkan artikel ini
Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).Ist

PADANG — Ancaman peredaran narkoba di Sumatera Barat semakin mengkhawatirkan. Wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai jalur perlintasan kini mulai mengarah menjadi daerah produksi narkoba. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meminta seluruh bupati dan wali kota memperkuat komitmen serta mengambil langkah konkret untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, bersama bupati dan wali kota se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026). Rapat mengangkat tema “Komitmen dan Sinergitas Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba di Sumatera Barat”.

Vasko menegaskan, penanganan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan BNN dan kepolisian. Seluruh kepala daerah harus terlibat langsung bersama aparat penegak hukum, instansi terkait, dan masyarakat. Keterlibatan tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan yang terintegrasi.

“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Vasko meminta seluruh kepala daerah memanfaatkan rapat tersebut untuk menyampaikan gagasan dan merumuskan solusi. Setiap kabupaten dan kota diharapkan segera menindaklanjuti hasil koordinasi melalui langkah nyata. “Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujarnya.

Baca Juga:  Dari Rakor 38 Provinsi, Ternyata Banyak Balai TIK Belum Berfungsi Optimal

Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid, mengungkapkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025 memperkirakan 85.666 penduduk Sumbar kelompok usia 15–24 tahun terpapar narkoba. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan pencegahan, terutama dalam melindungi generasi muda. Toton juga menjelaskan keterbatasan jangkauan layanan BNN. Saat ini, layanan BNN baru tersedia di empat kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP sedang memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi perhatian BNNP. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, hanya sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. BNNP meminta pemerintah kabupaten dan kota mendukung penyediaan fasilitas rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.

BNNP juga mendorong pencegahan sejak dini melalui integrasi materi antinarkoba dalam dunia pendidikan. Program tersebut mulai diterapkan pada tingkat SMK melalui kurikulum keminangkabauan. BNNP merencanakan perluasan materi ke mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan memasukkan edukasi antinarkoba pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangan masing-masing.

Baca Juga:  Pemprov Sumbar Komit dalam Pemenuhan Hak bagi Difabel

Di lingkungan masyarakat, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba melalui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian. Program tersebut diarahkan untuk menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan hingga ke lingkungan masyarakat. Toton juga memaparkan hasil pemetaan BNNP yang mencatat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar. Sebanyak sembilan kawasan masuk kategori bahaya.

Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba di kawasan rawan, BNNP mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama generasi muda. Pembinaan keterampilan dan pengembangan peluang usaha perlu diperkuat agar generasi muda memiliki aktivitas produktif. Upaya tersebut diharapkan mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau perwakilannya, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, Kepala Balai Besar POM di Padang, serta unsur terkait lainnya. Melalui sinergi seluruh pihak, Pemprov Sumbar berharap pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba berjalan lebih terpadu hingga tingkat kabupaten, kota, dan nagari. (Bdr)