Sumatera Barat

Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Berbasis Digital

6
×

Mahyeldi Dorong Pesantren Jadi Penggerak Ekonomi Syariah Berbasis Digital

Sebarkan artikel ini
Gubernur Mahyeldi saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).Ist

BUKITTINGGI – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong pondok pesantren menjadi penggerak ekonomi syariah berbasis masyarakat. Selain menjalankan fungsi pendidikan dan dakwah Islam, pesantren dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan kegiatan ekonomi produktif melalui digitalisasi keuangan dan layanan perbankan syariah.

Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Mahyeldi, penguatan ekonomi syariah melalui pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.

“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.

Ia menyebutkan, Sumbar memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari, agar pesantren dapat mengelola keuangan secara modern, transparan, dan produktif.

Baca Juga:  Payakumbuh Kota Industri Kreatif: Mimpi Para Inovator Muda

Mahyeldi juga menyoroti pentingnya meningkatkan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah di Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 43,07 persen. Namun, tingkat inklusi atau pemanfaatan layanan keuangan syariah di Sumbar baru mencapai 12,62 persen, masih di bawah angka nasional sebesar 13,24 persen.

“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.

Ia berharap Bank Nagari ikut mengembangkan ekosistem ekonomi pesantren melalui digitalisasi transaksi, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Mahyeldi juga mendorong pesantren membekali santri dengan kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar mampu menghadapi perkembangan zaman.

Baca Juga:  Pertemuan Gubernur Mahyeldi dan Kepala BMKG, Masyarakat Sumbar Diminta Jauhi Zona Merah Banjir-Longsor

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang luas. Ekosistem tersebut mencakup yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga berbagai unit usaha produktif. Karena itu, Bank Nagari siap menyediakan layanan perbankan sesuai kebutuhan setiap pesantren.

“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkap Gusti Candra.

Layanan tersebut mencakup transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan bahwa digitalisasi harus meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren. Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi berharap digitalisasi keuangan syariah mampu memperkuat kemandirian pesantren sekaligus memberikan manfaat bagi santri dan masyarakat. (Bdr)