PADANG – Pemerintah Kota Padang mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Palukahan di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Proyek senilai sekitar Rp400 miliar itu ditargetkan memperkuat ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (21/8/2026). Pertemuan turut membahas percepatan pembangunan SPAM Palukahan bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat.
SPAM Palukahan mendapat pendanaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Instalasi tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi 500 liter per detik. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.
Fadly mengatakan Pemko Padang segera menindaklanjuti kebutuhan lahan proyek tersebut. Ia menilai penyelesaian lahan menjadi langkah penting agar pembangunan SPAM Palukahan dapat berjalan tanpa kendala.
“Berbagai masukan dan dukungan yang disampaikan Bapak Andre akan segera kita tindaklanjuti, terutama mempercepat penyelesaian kebutuhan lahan SPAM Palukahan agar pembangunan tidak terkendala. Insya Allah, persoalan tanah dan kebutuhan lainnya akan segera kita proses dan finalkan,” ujarnya.
Andre Rosiade menegaskan komitmennya mengawal percepatan pembangunan SPAM Palukahan. Dari total kebutuhan lahan sekitar 13.000 meter persegi, Pemko Padang saat ini telah memiliki sekitar 5.000 meter persegi. Pemerintah masih membutuhkan tambahan sekitar 8.000 meter persegi.
“Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumbar diharapkan terus berkoordinasi secara intensif terkait kebutuhan lahan agar pembangunan ini segera dapat dieksekusi. SPAM ini akan menyediakan air bersih 500 liter per detik bagi masyarakat Kota Padang sebagai pengganti instalasi Perumda Air Minum Gunung Pangilun yang dinilai sudah tidak optimal,” katanya.
Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda pembangunan lain. Pembahasan mencakup pengelolaan sampah melalui TPS-RDF, rencana reboisasi, serta dukungan sarana untuk memperkuat pengelolaan sampah di Kota Padang.
Fadly turut menyampaikan kondisi pascabanjir yang terjadi pada 3 Agustus 2026. Bencana tersebut kembali berdampak terhadap sejumlah masyarakat Kota Padang. Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat membantu penanganan dampak bencana serta penyesuaian program pembangunan.
“Kami berharap dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat membantu mengakomodasi kebutuhan penanganan serta penyesuaian program akibat dampak bencana tersebut,” ujarnya.
Pertemuan dihadiri Kepala BPBPK Sumbar Maria Doeni Isa, sejumlah anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kota Padang, Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Padang Didi Aryadi, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Fadelan Fitra Masta. (Bdr)
