PADANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sumatera Barat mengungkap 14 anak terafiliasi jaringan radikalisme. Temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam memperkuat ketahanan keluarga.
Kepala DP3AP2KB Sumbar Herlin Sridiani mengatakan data tersebut diperoleh melalui kerja sama dengan Densus 88, Satreskrim dan Kesbang. Hasil pendataan menunjukkan persoalan keluarga dan lingkungan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian.
Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Pembelajaran Persiapan Pranikah pada SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi di Ruang Pola Lantai III Kantor Gubernur Sumbar, Rabu (19/8/2026).
FGD tersebut diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai unsur.
“Data terbaru, hasil informasi bersama Densus 88, Satreskrim dan Kesbang, ternyata ada 14 anak di Sumbar yang terafiliasi dengan jaringan radikalisme,” ujar Herlin.
Menurut Herlin, keluarga menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter dan masa depan generasi. Kondisi ketahanan keluarga di Sumbar saat ini masih berada pada kategori keluarga berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).
Nilai iBangga Sumbar meningkat dari 53,54 persen pada 2022 menjadi 60,99 persen pada 2023. Angka tersebut masuk kategori keluarga berkembang dengan rentang skor 40 hingga 70. Sejumlah daerah bahkan mulai mendekati kategori keluarga tangguh, seperti Kota Payakumbuh.
“Keluarga menjadi tiang segala dalam menentukan generasi ke depannya,” katanya.
Herlin menyebut sekitar 49,62 persen penduduk Sumbar merupakan perempuan. Sebanyak 33 persen penduduk atau sekitar 1,9 juta jiwa berusia 0 sampai 18 tahun juga masuk dalam tanggung jawab DP3AP2KB Sumbar. Selain itu, terdapat sekitar 1,5 juta keluarga di Sumbar yang berkaitan dengan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
DP3AP2KB Sumbar menangani empat indikator kinerja kepala daerah. Indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pembangunan Keluarga. Herlin menilai capaian keempat indikator tersebut masih perlu ditingkatkan.
Persoalan lain terlihat dari tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data pelaporan masyarakat, PPA Polres, Polda serta unit PPA di Sumbar menunjukkan kasus tersebut terus meningkat. Namun, data tersebut baru menggambarkan kasus yang dilaporkan. Herlin menyebut kekerasan terhadap anak yang terlaporkan baru sekitar 10 persen. Kekerasan terhadap perempuan yang terlaporkan sekitar 0,44 persen.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini seperti fenomena gunung es. Data yang terlihat di permukaan hanya sebagian kecil. Di bawahnya masih jauh lebih besar,” katanya.
Selain kekerasan dan radikalisme, Herlin menyoroti sejumlah persoalan lain yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Persoalan tersebut meliputi perilaku menyimpang, stunting, perkawinan anak dan perceraian. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, angka stunting Sumbar mencapai 24,9 persen dan masih berada di atas rata-rata nasional. Kasus perkawinan anak juga terlihat dari data dispensasi nikah. Perkawinan anak terjadi pada usia di bawah 19 tahun. Tingginya angka perceraian turut berdampak pada anak. Karena itu, penguatan keluarga perlu menjadi perhatian bersama untuk membentuk generasi Sumbar yang lebih tangguh.
Guna Mengatasi ini, DP3AP2KB Sumbar menyusun rencana pembelajaran persiapan pranikah bagi pelajar dan mahasiswa. Program tersebut diarahkan untuk membentuk generasi muda yang siap menikah, membangun keluarga, dan menjadi orang tua.
Kata Herlin, keluarga menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Keluarga berkualitas akan melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Menurut Herlin, perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan bagi generasi muda dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Tantangan tersebut meliputi perubahan pola pergaulan, perkembangan teknologi digital, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, serta berbagai bentuk kekerasan.
Karena itu, persiapan pranikah perlu menjadi proses pendidikan yang sistematis. Pembelajaran tidak hanya diberikan menjelang akad perkawinan. Materi perlu diperkenalkan sejak masa pendidikan dengan pendekatan sesuai perkembangan peserta didik.
Khusus di Sumatera Barat, pembelajaran tersebut akan mengintegrasikan nilai agama dan budaya Minangkabau. Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi salah satu landasan. Peran keluarga besar, niniak mamak, bundo kanduang, dan masyarakat juga perlu diperkuat dalam membangun ketahanan keluarga.
Herlin menjelaskan FGD bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan merumuskan kompetensi generasi muda. Pembahasan mencakup rancangan pembelajaran SMA/SMK/MA dan perguruan tinggi. Materi juga diarahkan pada kesehatan reproduksi, pencegahan stunting, kesiapan psikologis, literasi ekonomi keluarga, komunikasi, serta penyelesaian konflik.
Pembelajaran juga akan memuat upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan relasi yang tidak sehat. Pemerintah ingin generasi muda memahami tanggung jawab dalam membangun keluarga sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
Herlin mengatakan program tersebut sejalan dengan arah pembangunan keluarga di Sumatera Barat. Generasi muda perlu mendapat bekal agar tidak hanya siap menikah, tetapi juga mampu menjalankan peran dalam keluarga.
“Pembelajaran persiapan pranikah harus sesuai dengan kebutuhan generasi muda serta karakter sosial, agama dan budaya Sumatera Barat. Kita ingin membangun generasi yang siap menikah, siap berkeluarga dan siap menjadi orang tua,” kata Herlin.(Bdr)
