PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat kualitas layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus memastikan program prioritas nasional itu berjalan optimal di Kota Padang.
Kegiatan itu dihadiri Koordinator SPPG Wilayah Kota Padang Utami Yuliani Amir mewakili Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Pekanbaru, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumbar Ikrar Abdi, Kepala BPS Kota Padang Dessi Febriyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Asisten Administrasi Umum Corri Saidan, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi, Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal, kepala OPD terkait, serta pengelola dan mitra SPPG.
Dalam arahannya, Fadly Amran menegaskan Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya. Program tersebut juga harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Menurutnya, keberhasilan MBG tidak semata ditentukan oleh operasional dapur. Ketersediaan data yang akurat mengenai kebutuhan masing-masing SPPG, pasokan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegasnya.
Fadly juga mendorong seluruh SPPG di Kota Padang mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading dari Badan Gizi Nasional. Ia berharap setiap dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Selain itu, ia menekankan pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem pemasok yang memenuhi standar program MBG.
Wali Kota Padang tersebut juga meminta Perumda Air Minum bersama OPD terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ia turut mengingatkan yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung dan pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Alfiadi menjelaskan evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin setiap bulan. Evaluasi tersebut mencakup penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat.
Menurut Alfiadi, saat ini sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Hingga kini, pelaksanaan MBG di Kota Padang juga berjalan relatif baik.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” pungkasnya. (bdr)
