PADANG – Sumatera Barat menghadapi tekanan serius akibat krisis iklim dan hilangnya tutupan hutan. Dalam dua tahun terakhir, luas hutan berkurang lebih dari 20 ribu hektar.
Perubahan pola musim dan cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Para ahli menyebut kondisi ini sebagai krisis iklim. Masyarakat merasakan dampaknya melalui bencana yang datang lebih dekat dan lebih besar.
Secara geografis, Sumbar memiliki bentang alam rentan. Lereng curam dan sistem sungai pendek membuat air hujan mengalir cepat dari hulu ke hilir. Hujan ekstrem memicu banjir dan longsor dalam hitungan jam.
Kerentanan alami tersebut diperkuat oleh tekanan terhadap hutan. Ekspansi perkebunan, pertambangan, dan alih fungsi lahan mempercepat berkurangnya tutupan hutan.
Analisis citra satelit Sentinel oleh KKI WARSI menunjukkan kehilangan hutan lebih dari 20 ribu hektar dalam dua tahun terakhir. Luas tutupan hutan turun dari sekitar 1,75 juta hektar pada 2023 menjadi 1,73 juta hektar pada 2025.
“Dari analisis yang kami lakukan, penurunan tutupan hutan di Sumatra Barat tidak terjadi begitu saja. Ada sejumlah aktivitas yang berkontribusi, dan salah satu yang paling mencolok adalah maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin atau PETI di berbagai wilayah. Selain itu, pembukaan hutan di kawasan PBPH, perkebunan kelapa sawit serta berbagai aktivitas berbasis lahan lainnya juga ikut mempercepat hilangnya tutupan hutan. Jika kondisi ini tidak dikendalikan bersama, maka tekanan terhadap ekosistem akan terus meningkat dan pada akhirnya memperbesar risiko bencana ekologis di masa depan,” kata Direktur Eksekutif KKI Warsi, Adi Junedi, Kamis (12/2) di Padang.
Adi menegaskan hilangnya hutan berarti hilangnya kemampuan tanah menyerap air dan melindungi lereng.
“Setiap hektar hutan yang hilang berarti semakin kecil kemampuan alam melindungi manusia. Dan ketika benteng alam itu melemah, risiko bencana tidak lagi menunggu puluhan tahun, ia bisa datang dalam hitungan musim, bahkan dalam satu hujan ekstrem,” ujar Adi Junedi.
Ia menyebut bencana hidrometeorologis akhir tahun lalu ikut memperparah kehilangan hutan.
“Ini menunjukkan bahwa kerentanan alam Sumatra Barat semakin rapuh dengan bencana yang terjadi,” katanya.
Di DAS Kuranji Kota Padang, bencana akhir November lalu meruntuhkan lebih dari 300 hektar hutan. Kerusakan tersebut memperbesar risiko bencana lanjutan.
Aktivitas PETI meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Kerusakan tidak hanya terjadi pada hutan, tetapi juga pada struktur tanah dan alur sungai.
“Aktivitas ini tidak merusak hutan dan lahan, tetapi juga merusak struktur tanah dan alur sungai secara langsung, meningkatkan sedimentasi,” ujar Adi Junedi.
Data menunjukkan luas aktivitas PETI di Sumbar mencapai sekitar 9.735 hektar. Aktivitas tersebar di Solok Selatan, Sijunjung, dan Dharmasraya. Analisis KKI WARSI juga mencatat hampir 4 ribu hektar areal terbuka di enam PBPH.
“Dengan melihat kerentanan alam Sumbar dan pentingnya hutan, kami melihat pencabutan izin PBPH ini oleh Presiden Prabowo patut kita apresiasi,” katanya.
Adi menilai pencabutan izin enam PBPH dan dua perkebunan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem.
“Penting untuk perubahan di berbagai level, melaksanakan tata kelola hutan dan lahan yang bisa menjadi memperkuat daya tahan ekologi dan menumbuhkan harapan,” ujar Adi.
Upaya pemulihan dilakukan melalui pembangunan basis data keanekaragaman hayati dan mangrove. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis terus berjalan. Sebanyak 308.000 bibit disiapkan untuk rehabilitasi. Arboretum dibangun sebagai pusat perlindungan spesies endemik. Sentra benih lokal dikembangkan untuk memastikan ketersediaan bibit andaleh dan surian.
Penguatan 108 Kelompok Perhutanan Sosial dilakukan melalui sistem agroforestri berkelanjutan. Dukungan alat produktif dan small grant diberikan kepada 12 KUPS serta 18 CSO untuk menggerakkan ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu.
Survei stok karbon dan pembangunan petak ukur permanen dilakukan untuk monitoring jangka panjang. Penandaan batas dan zonasi diperkuat bagi 55 Kelompok Perhutanan Sosial.
“Pemulihan Ranah Minang bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi tentang memastikan ekosistem pulih, masyarakat kuat secara ekonomi, dan tata kelola sumber daya alam berjalan adil dan berkelanjutan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci agar pemulihan ini memberi dampak nyata bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (Bdr)
