PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Workshop Multipihak Ketangguhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kepulauan yang rawan bencana dan perubahan iklim.
Workshop tersebut digelar oleh Jejaring Kerja Pengembang Partisipasi Indonesia (JEMARI) Sakato di Hotel Pangeran Beach Padang, Jumat (5/2/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Mahyeldi menegaskan Mentawai membutuhkan penguatan ekonomi dan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan pengurangan risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim. Kondisi geografis kepulauan membuat akses terbatas dan risiko bencana tinggi.
“Penguatan ekonomi masyarakat dan ketahanan pangan di Mentawai tidak bisa dilepaskan dari konteks kebencanaan dan perubahan iklim. Intervensi harus tepat sasaran dan berbasis kebutuhan lokal,” ujar Mahyeldi.
Ia menilai kolaborasi multipihak menjadi kunci agar program pembangunan tidak bersifat umum dan mampu menjawab persoalan spesifik daerah. Setiap kebijakan perlu menyesuaikan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.
Mahyeldi juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif JEMARI Sakato yang mendorong solusi pembangunan Mentawai secara berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Sumbar membuka ruang sinergi agar rekomendasi workshop dapat diintegrasikan ke program daerah.
“Workshop ini diharapkan menghasilkan rekomendasi solutif dan aplikatif untuk kemajuan Mentawai,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif JEMARI Sakato Robi Syafwar menjelaskan workshop membahas empat isu utama. Isu tersebut meliputi pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, penguatan sosial ekonomi, serta inklusi sosial.
“Empat isu ini akan diimplementasikan secara terfokus di Matobe, Sipora Jaya, Sioban, dan Sido Makmur,” jelas Robi.
Workshop ini turut dihadiri Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar Iqbal Ramadipayana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar Yozarwardi Usama Putra, akademisi perguruan tinggi negeri dan swasta, serta sejumlah kepala OPD Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Bdr)
