PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Infrastruktur Pascabencana untuk menyempurnakan data kerusakan serta kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terakomodir dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumbar.
Rapat koordinasi berlangsung di Auditorium Gubernuran, Jumat malam (30/1/2026). Kegiatan dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah. Hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, bupati, wali kota se-Sumbar, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten kota, serta instansi vertikal terkait.
Mahyeldi menegaskan dokumen R3P Sumbar telah rampung dan telah diserahkan kepada pemerintah pusat melalui BNPB. Rapat koordinasi digelar untuk memastikan seluruh data lapangan terakomodir.
“Rapat koordinasi ini tidak bertujuan menyusun ulang R3P. Forum ini difokuskan pada penyempurnaan serta pemutakhiran data apabila masih terdapat kebutuhan daerah yang belum tercantum,” ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menyebut kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat mencapai Rp18,9 triliun. Anggaran tersebut mencakup pemulihan infrastruktur, layanan dasar, serta penguatan ketangguhan daerah.
“Oleh karena itu, kami meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan kondisi daerah secara terbuka, objektif, dan berbasis fakta lapangan. Jika ada data tertinggal, akan kami susulkan,” kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade atas dukungan terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat.
“Dukungan DPR RI sangat strategis dalam mengawal penyempurnaan R3P dan memastikan kebutuhan riil daerah terakomodir di tingkat pusat. Terima kasih atas dukungan tersebut,” ujar Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Andre Rosiade menyatakan Sumatera Barat menjadi salah satu provinsi tercepat dalam menyusun dan menyerahkan dokumen R3P kepada pemerintah pusat.
“R3P Sumbar telah ditandatangani dan diserahkan lebih cepat dibanding provinsi lain. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kerja cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Andre Rosiade menegaskan data tambahan yang belum tercantum akan disusulkan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Dana rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar sebesar Rp18,9 triliun telah diajukan dan sedang diproses di tingkat pusat. Kami akan terus mengawal agar kebutuhan daerah benar-benar terakomodir,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Andre Rosiade mengingatkan pemerintah daerah menyiapkan langkah teknis, termasuk perencanaan dan proses lelang, agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu serta tepat sasaran. Ia menegaskan penanganan pascabencana harus berkelanjutan dan membangun kembali infrastruktur terdampak dengan kondisi lebih baik dari sebelumnya. (bdr)
