PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman yang beredar di tengah masyarakat sebagai bentuk perlindungan konsumen dan peningkatan kepercayaan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat di Istana Gubernuran, Jumat (9/1/2026).
Mahyeldi menyatakan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Setiap produk yang dikonsumsi masyarakat harus jelas kehalalannya. Sertifikat halal menjadi jaminan mutu dan kepercayaan,” ujar Mahyeldi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mempercepat sertifikasi halal melalui pendampingan dan kemudahan layanan, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Upaya tersebut dilakukan melalui program sertifikasi halal gratis agar produk lokal memiliki daya saing di pasar nasional hingga internasional.
Mahyeldi juga mendorong kawasan strategis seperti destinasi pariwisata, bandara, stasiun, dan terminal transportasi publik menjadi zona kuliner halal, aman, dan sehat. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat citra Sumatera Barat sebagai daerah unggulan pengembangan produk halal.
Sementara itu, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan 32.601 sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis 2026.
“Program ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pasar,” ujar Ikrar Abdi. (Bdr)
