PADANG – Kritikan Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Padang terhadap kinerja 100 hari Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir mendapat tanggapan pengurusnya sendiri, Jufrizal.
Jufrizal adalah pengurus PC IMM Kota Padang mengatakan kritik itu harus bersumber dari semangat membangun dan dilandasi data yang valid. Namun ia menyayangkan jika suara Ketum IMM justru terkesan menyederhanakan realitas dan tidak merepresentasikan semangat kaderisasi yang kritis, objektif, dan mandiri.
“Kritik memang bagian dari tradisi intelektual IMM. Tapi kritik yang membangun bukan hanya soal retorika tajam, melainkan soal kejujuran intelektual dan kejelasan data. Jangan sampai kita mengaburkan fakta lapangan hanya demi membentuk opini,” ujar Jufrizal, Kamis (5/6/2025).
Jufrizal menjabarkan program seperti layanan kesehatan gratis berbasis BPJS dan pembagian seragam sekolah bukanlah langkah populis, melainkan bentuk konkret dari keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
Ia menilai bahwa menyebut program tersebut sebagai “populis” justru mengabaikan realitas di lapangan.
“Sebagai warga asli Kota Padang, saya menyaksikan langsung bagaimana keluarga-keluarga sangat terbantu dengan program seragam gratis dan layanan kesehatan berbasis BPJS gratis. Ini bukan janji kosong. Jangan kita yang katanya membawa semangat perubahan justru menafikan manfaat nyata itu,” kata Jufrizal.
Menanggapi kasus warga yang meninggal dunia dalam proses rujukan medis, Jufrizal menyampaikan bela sungkawa, namun juga mengingatkan bahwa satu peristiwa tragis tidak bisa dijadikan tolok ukur atas keseluruhan sistem kesehatan yang sedang dibenahi.
“Mari kita evaluasi, iya. Tapi jangan dulu vonis. Jika memang ada kelalaian, biarkan audit dan tim kesehatan bekerja. Bahkan informasi terbaru menyebutkan bahwa direktur RSUD dan beberapa posisi sentral turut dinonaktifkan sebagai bentuk tanggung jawab dari Wali Kota Padang. Menggunakan tragedi untuk membenarkan narasi politis adalah langkah yang keliru,” tegasnya.
Smart City
Jufrizal juga menyoroti kritik IMM terhadap program Smart City dan capaian PAD. Ia menilai Ketum IMM seharusnya menawarkan gagasan dan riset, bukan hanya menyodorkan kritik umum tanpa solusi operasional.
“Digitalisasi dan transformasi tata kelola itu butuh fondasi. Tidak bisa serta-merta terlihat dalam 100 hari. Kalau ingin mengkritik pembangunan Kota Pintar, tunjukkan data, bandingkan dengan kota lain yang setara, dan beri masukan. Bukan sekadar bilang ‘belum terlihat’,” ucapnya.
Dalam pernyataannya, Jufrizal juga mengingatkan agar IMM tetap menjaga independensi gerakannya, tidak menjadi alat dari kepentingan tertentu, apalagi jika bermuatan pesanan politik atau agenda personal.
“IMM itu punya sejarah panjang dalam perjuangan moral dan intelektual. Jangan sampai kita kehilangan arah karena tergoda menjadi corong pihak-pihak yang punya ‘maunya’. Jika ingin dipercaya publik, jadilah aktivis yang murni, tidak sedang bermanuver,” tambahnya.
Elektabilitas Bukan Segalanya
Menanggapi soal elektabilitas, Jufrizal menyatakan bahwa elektabilitas bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan, namun tidak juga boleh diabaikan begitu saja. Tingkat kepuasan masyarakat, menurutnya, merupakan indikator yang harus dihargai dalam konteks demokrasi.
“Kalau masyarakat puas dan memberikan dukungan, itu sinyal bahwa mereka melihat progres. IMM bisa mengkritisi itu, tapi jangan kesannya sinis seolah semua hanya soal citra,” tutupnya.
Menutup pernyataannya, Jufrizal mengajak rekan-rekannya di IMM Kota Padang untuk menjaga jati diri organisasi sebagai mitra kritis yang solutif dan independen.
“Seratus hari ini bukan panggung politik, tapi momen refleksi. Jika kita benar-benar ingin membela rakyat, mari turun ke lapangan, riset, dan bicara data. Bukan hanya narasi, apalagi kalau hanya ingin jadi sorotan.”
Sebagai penutup, Jufrizal menyampaikan catatan reflektif tentang kondisi IMM hari ini yang menurutnya perlu dievaluasi secara jujur dan mendalam.
“Slogan kita Anggun dalam Moral, Unggul dalam Intelektual seyogianya bukan hanya dikutip dalam pidato atau spanduk acara. Tapi menjadi laku yang hidup dalam sikap dan tindakan. Jika kita tidak menegakkan kedisiplinan internal dan menjunjung etika keorganisasian, maka slogan itu akan kehilangan makna, dan IMM hanya akan tinggal nama,”ulasnya. (Syahrul)
