PADANG – Terhitung hingga 29 Desember 2024 total realisasi fisik Pemprov Sumbar masih berada pada posisi 90,98 persen atau dengan angka Rp5,9 triliun lebih. Jumlah tersebut masih di bawah target Pemprov Sumbar yang ditetapkan mencapai 99,81 persen atau dengan nominal Rp7 triliiun lebih.
Dengan kondisi itu, maka sektitar Rp1 triliun lebih belum terealisasi. Kondisi itu juga terjadi dengan realisasi keuangan, dari total target Rp7 tiliun lebih, baru terealisasi 84,32 persen atau Rp5,9 triliu. Angka itu masih jauh dari target yang seharusnya mencapai 99,33 persen atau Rp7,012 triliun.
Angka tersebut dimuat oleh laman web dhasboard pembangunan Sumatera Barat dengan alamat (https://dashboard.sumbarprov.go.id/tahun/2024).
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Sumbar Rosail mengatakan, kondisi dhasboard pembangunan Sumbar sebenarnya belum dilakukan pembaharuan data. Karena yang tergambar di dashbord belum semua data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dashboard itu belum diperbaharui datanya. Nanti kita perbaharui sesuai dengan kondisi keuangan yang ril,”sebutnya, Minggu (29/12/2024).
Disebutkannya, angka yang ada di laman web dashboard pembangunan dipengaruhi akumulasi data dari Sibangda, Sipedal, SPSE dan IKatalog Inaprog. Sementara data ril Pemprov Sumbar dari SIPD tidak memberikan gambaran langsung pada laman dashboard, tapi harus diinput secara manual.
Selain itu, diakuinya juga lambatnya realisasi fisik dan keuangan Pemprov Sumbar juga dampak dari tidak terpenuhinya target pendapatan. Sehingga anggaran yang dialokasikan di awal tidak tersedia untuk pembayaran kegiatan tersebut.
“Jadi kita harus pahami uang yang tersedia dengan rencana anggaran. Kalau uang yang tersedia tidak dapat direalisasikan memang susah, tapi ini rencana anggaran. Jadi realisasi anggaran juga terpengaruh dengan pendapatan,”paparnya.
Dengan itu, maka dari Pemprov Sumbar tidak akan melanjutkan semua kegiatan yang direncanakan. Kegiatan yang dibayarkan hanya sesuai dengan keuangan yang tersedia.
“Jadi jika ada kegiatan tidak ada uang, maka tidak dilanjutkan. Kita hentikan,” paparnya.
Dari laman dashboard tersebut juga terlihat lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi keuangan terendah yakni, Dinas Lingkungan Hidup baru mencapai 66,61 persen. Diikuti Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbar baru mencapai 73,47 persen.
Kemudian, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) baru mencapai 74,5 persen. Dinas Energi Sumbar Daya Minerla (ESDM) baru mencapai 76,56 persen dan
Biro Kesra Setdaprov Sumbar dengan capai baru 76,86 persen.
Sedangkan yang memiliki realisasai keuangan cukup tinggi Kebangpol mencapai 98,47 persen, Dinas Saptol PP Sumbar mencapai 96,49 persen, Dinas Sosial Sumbar mencapai 95,53 persen, Biro Organisasi Setdaprov Sumbar menpcai 95,01 persen dan Bappeda mencapai 94,37 persen.
Sementara 5 OPD realisasi fisik rendah yakni, BPBD dengan realisasi baru mencapai 57,83 persen, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah baru mencapai 62,15 persen, Diskominfotik mencapai 73,09 persen, DLH baru 76,67 persen dan Badan Penghubung baru 77,00 persen.
Sementara lima OPD yang sudah mecapai target yakni, Disnakertran 100 persen, Biro Perekonomian mencapai 100 persen, Biro Adpim Setdaprov Sumbar mencapai 100 persen, RSAM Bukittinggi mencapai 100 persen dan Dinas Satpol PP mencapai 99,93 persen.
Kondisi sama juga terjadi pada realisasi pendapatan daerah, pendapat Pemprov Sumbar ditargetkan Rp6,8 triliun, sementar terealisasi keseluruhan baru Rp6,2 triliun.
Capain rendah juga tergambar dari realisasi PAD Sumbar 2024 dipastikan kurang dari terget. Target PAD 2024 dibuat Rp 3,3 triliun, realisasi Rp 2, 73 triliun atau kurang Rp 602 miliar. Jika dibanding 2023, target Rp 3,1 triliun, realisasi Rp 2,78 triliun atau lebih tinggi dari 2024.
Begitu juga dengan capain retribusi tidak mencapai target. Retribusi ditargetkan Rp414 miliar, terealisasi hanya Rp358 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipishkan ditarget mencapai Rp129 miliar tercapai hanya Rp122 miliar.
Hasil rendah juga terlihat pada pendapatan lain-lain yang sah, ditarget mencapai Rp105 miliar terealisasi hanya Rp80 miliar lebih.
Membaca dashboard Pemprov Sumbar, terlihat jelas, pendapatan asli daerah tidak tercapai. Ini berimbas pada uang di kas dan selanjutnya pada belanja. Misal TPP ASN gagal dibayarkan.(Bdr)
Comment