PADANG – Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Hendra Gunawan, Kepada BBC News Indonesia menjelaskan Gunung Marapi sudah berstatus Waspada sejak tahun 2011.
Sementara di Sumatera Barat, Balai Konservasi Sumbar Daya Alam (BKSDA) Sumbar secara resmi membuka booking online naik Gunung Marapi pada Juli 2023.
Dengan penegasan PVMBG maka, Gunung Marapi tidak boleh ada aktivitas pendakian.
Dengan status tersebut, maka jarak 3 kilometer kepundan Marapa dilarang untuk didekati.
Status waspada dan jarak tiga kilometer tersebut diputuskan melalui pertimbangan yang matang dan analisis data.
“Jarak tiga kilometer itu sudah jarak aman buat pendaki apabila terjadi erupsi yang sifatnya mendadak. Masyarakat masih ada jarak untuk menghindar,” jelasnya.
Sebaliknya, pada 24 Juli 24 Juli 2023 Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Marapi resmi dibuka kembali dengan sistem pendakian booking online.
Reaktivasi jalur pendakian sekaligus peluncuran sistem pendakian booking online ini diresmikan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy di Sumatera Barat Convention Hall, Padang (24/07/2023).
Meresmikan sistem pendakian booking online, Audy Joinaldy mengatakan Gunung Marapi merupakan TWA pertama di seluruh Indonesia yang menerapkan sistem pendakian online.
Inovasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumbar.
Dijelaskan Audy, lewat sistem booking online ini nantinya para pendaki dapat melakukan pendakian dari tiga pintu TWA Gunung Marapi, yaitu melalui Batu Palano yang
berlokasi di Kabupaten Agam, serta melaui Koto Baru dan Aia Angek yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar.
Informasi itu juga dikabarkan resmi situs sumbarprov.go.id pada 25 Juli 2023 menyiarkan sebuah berita dengan judul: Pertama di Indonesia, Wagub Audy Joinaldy Resmikan Reaktivasi TWA Gunung Marapi Dengan Sistem Pendakian Booking Online.
Terjadilah musibah yang menimpa para pendaki, 11 orang meninggal dunia, 12 lainnya dicari.
Membuka daftar online naik Marapi akhirnya selain melanggar juga blunder. Yang blunder bukan hanya BKSDA tapi juga gubernur, wagub dan bupati Agam serta Tanah Datar.(Bdr)
