PADANG – Di Sumbar tercatat ada sebanyak 9.989 orang penyandang disabilitas. Untuk membantu itu, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar lebih.
Gubernur Mahyeldi menegaskan pihaknya serius dalam membantu pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas. Hal itu terbukti dengan dukungan anggaran terhadap panti sosial.
Pada 2023 ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan Rp3,08 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk itu.
Hal itu disampaikannya saat menjamu peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Auditorium Gubernuran, Kamis (27/7/2023).
“Anggaran sebesar Rp3,08 miliar itu berbentuk hibah kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKSPD) di Sumbar,” katanya
Anggaran itu diperuntukkan penyediaan makanan, penyediaan sandang, penyediaan asrama yang mudah diakses. Termasuk penyediaan alat bantu, penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti dan pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari bagi para penyandang disabilitas.
Sejumlah penyandang disabilitas tersebut ditampung di panti sosial yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Panti penyandang disabilitas di Sumbar ada sebanyak 15 unit, 13 di antaranya dikelola swasta dan dua dikelola oleh pemerintah.
Pemerhati Disabilitas, Miko Kamal menyebut dirinya bangga dengan digelarnya helatan Rakernas PPDI tahun 2023 di Sumbar. Menurutnya itu bentuk apresiasi PPDI terhadap upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam membantu pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Sebagai masyarakat Kota Padang, saya bangga PPDI menggelar Rakernas di Provinsi Sumatera Barat. Kenapa, karena bisa memperkenalkan pada masyarakat Indonesia juga dunia bahwa beberapa wilayah kami sudah ramah akses Disabilitas,” ungkap Miko Kamal.
Disamping itu Ketua Umum PPDI, Norman Yulian berharap Rakernas di Sumbar ini dapat berjalan dengan lancar serta bisa membuahkan rumusan yang tidak hanya bermanfaat untuk PPDI tapi juga bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah kedepan.
“Rakernas di Sumatera Barat ini bukan hanya sekedar acara biasa. Ini moment berharga untuk kemajuan PPDI dan bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan nantinya,” ucap Ketum PPDI.(Bdr)
