BUKITTINGGI — Pemko Bukittinggi, melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), gelar musrenbang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di Grand Hotel Denai, Senin (13/3/2023).
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, musrenbang RKPD Kota Bukittinggi 2024 dilakukan untuk membahas rancangan RKPD Kota Bukittinggi 2024, guna mendapatkan masukan dan saran dalam penyempurnaan rancangan RKPD, serta menyepakati prioritas pembangunan Kota Bukittinggi 2024 nanti.
“Pada 2024 nanti, kita akan tetap lanjutkan program bantuan sosial, Tabungan Utsman, uang komite, jaminan kesehatan, satu rumah satu sarjana, rumah Tahfiz, muatan lokal dan program keislaman,”
“Selain itu, Rencana kerja pemerintah daerah Kota Bukittinggi 2024, wisata terintegrasi, penataan kota, pembangunan ekonomi, ekosistem digital, pengembangan SDM, sosial ABS-SBK dan tata kelola pemerintahan,” paparnya.
Wako Erman menambahkan, capaian keberhasilan Kota Bukittinggi 2022, diantaranya, pencapaian indeks pembangunan manusia 81 42, dibatas target RPJMD 81,14 dan di atas capaian Provinsi Sumbar dan Nasional.
Pertumbuhan ekonomi Bukittinggi 2022, 4,68 berada di atas capaian Provinsi Sumbar. Tingkat kemiskinan Bukittinggi tahun 2022, berada pada angka 4,46, terendah sepanjang sejarah RPJPD 2006-2025 sampai dengan sekarang. Dan tingkat pengangguran terbuka, mencapai 4,90, jauh di bawah target RPJMD 7,18.
Sekretaris Bapelitbang Bukittinggi, Robby Novaldi, menjelaskan, proses penyusunan RKPD Kota Bukittinggi tahun 2024 telah diawali dengan pelaksanaan tahapan persiapan penyusunan RKPD, yang ditandai dengan pelaksanaan Orientasi Penyusunan RKPD dan Renja SKPD pada tanggal 16 Januari tahun 2023 lalu.
Musrenbang RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 ini dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang nantinya menjadi prioritas pembangunan Kota Bukittinggi pada tahun 2024. Pembahasan serta kesekapatan yang dicapai nantinya juga meliputi penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Bukittinggi dengan sasaran dan prioritas Provinsi. (amr)
Komentar