Ekonomi

Gubernur Irwan Prayitno Akui Anggaran untuk Infrastruktur Transportasi Terbatas

80
×

Gubernur Irwan Prayitno Akui Anggaran untuk Infrastruktur Transportasi Terbatas

Sebarkan artikel ini
Gubernur Irwan Prayitno memberikan arahan pada Rakornis Transportasi Darat Senin 19 Oktober di Padang.ist

PADANG – Gubernur Irwan Prayitno blak-blakan soal terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Termasuk untuk pembangunan insfrastruktur transportasi darat.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) se Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Senin (19/11/2020). Rakornis tersebut digelar oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Sumbar.

Rakornis bertema Sinergitas Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan dan Pembahasan Usulan Kegiatan Perhubungan Darat 2022. Kegiatan diikuti oleh seluruh aparatur Dinas Perhubungan se-Sumbar.

Disampaikannya, APBD provinsi Sumbar sangat terbatas. Untuk itu anggaran Infrastruktur bidang perhubungan darat sangat membutuhkan dukungan APBN melalui departemen perhubungan.

“Setiap tahun kita wajib mengajukan anggaran pembangunan insfrastruktur darat, ini juga suatu kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat,” kata Irwan.

BACA JUGA  Terpukau Keindahan Mentawai, Indra Catri: Keluarkan Mentawai dari Daerah Tertinggal

Namun karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, setiap anggaran pembangunan semuanya di refocusing dan realokasi anggaran untuk menangani dampak dari wabah virus corona.

“Itu perintah dari pusat, semua daerah harus fokuskan dalam penanganan Covid-19,” ucap Irwan Prayitno.

Pelaksanaan kegiatan APBN dan APBD sebagai roda pergerakan perekonomian masyarakat. Irwan mengatakan Pelaksanaan pembangunan harus tetap berjalan, namun harus fokuskan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk itu dibutuhkan sinergitas yang kuat dari semua pihak. Acara ini penting menyamakan presepsi, kebutuhan, dan sinergsitas. Menjadi lebih baik kalau ada dukungan dari Kementerian Perhubungan dengan menghasilkan infrastruktur yg bisa memenuhi untuk transportasi darat,” jelasnya.

Kegiatan pembangunan harus memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dengan memperhatikan setiap prioritas.(Bdr)

BACA JUGA  Satpol PP Sumbar Bakal Tertibkan Warung Kosong di Kelok Sembilan

Comment