PADANG – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengucurkan anggaran senilai Rp149,9 miliar bagi penyediaan perumahan untuk Sumbar. Dengan anggaran tersebut diharapkan dapat membantu ketersediaan rumah layak huni di Sumbar.
Setidaknya ada tiga kegiatan utama yang dilaksanakan dengan anggaran tersebut. Yakni Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rumah Susun (Rusun) dan pembangunan rumah khusus (Rusus).
Khusus untuk BSPS, Kementrian PUPR melalui Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan akan membedah sebanyak 5.000 unit rumah dengan total anggaran Rp111 miliar. BSPS merupakan program bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan ini sudah dimulai sejak tahun 2006 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni.
“Kita dari Kementrian PUPR berkomitmen untuk ikut membantu mengentasikan kemiskinan di Sumbar, termasuk penyedian hunian yang layak. Karena tugas ini sesuai dengan arahan dari Presidden Republik Indonesia, pak Jokowi,”sebut Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Sumbar, Nursal didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Ali Azmi Zestra dan PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Syafrianto, Kamis (27/2/2020) di Padang.
Rumah swadaya tersebut masing-masingnya akan mendapatkan dana stimulan sebesar Rp17,5 juta per unit rumah. Dari dana tersebut Rp 15 juta disalurkan dalam bentuk bahan material bangunan dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang.
Sejatinya bantuan senilai Rp 17,5 juta tentunya masih kurang kalau untuk membangun rumah. Ternyata kenyataan di lapangan jika masyarakat dibantu Rp 17,5 juta untuk membangun rumahnya akan muncul keswadayaan masyarakat, nilai keswadayaanya bisa mencapai Rp 27 juta. Artinya masyarakat jika diberikaan stimulant mereka akan lebih bersemangat dalam membangun rumah meski belum sempurna.
“Yang kita berikan itu stimulan, kita berharap ada keswadayaannya dari masyarakat,”ulasnya.
BSPS merupakan program bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan ini sudah dimulai sejak tahun 2006 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah layak huni.
Berdasarkan peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2018, persyaratan penerima bantuan adalah terdiri dari beberapa hal yakni warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.
Selain itu, syarat peruntukkannya adalah bagi mereka belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni. Masyarakat penerima BSPS juga belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya.
Kemudian, penerima bantuan program ini juga merupakan masyarakat berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi. Mereka juga harus bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.
Kemudian Rumah Susun, khusus 2020 Sumbar kembali mendapatkan anggaran pembangunan rusun untuk mahasiswa. Ada tidak tempat direncanakan, pertama di Institut Teknologi Padang (ITP), Unviersitas Negeri Padang (UNP) dan Univesitas Andalas (Unand).
Untuk membangun tiga rusun itu, Kementrian PUPR mengalokasikan anggaran mencapai Rp38,5 miliar. Setidaknya terhitung dari tahun 2016 hingga akhir 2019, Pemerintah telah membangun sebanyak 29 Rusun bagi mahasiswa, pelajar, Aparatur Sipil Negara, dan MBR di Sumbar. Pada 2019 saja ada tiga daerah yang menerima, yakni Bukittinggi, Pesisir Selatan, dan UNP di Kota Padang.
Kemudian pembangunan rumah khusus, pada 2020 Sumbar juga mendapatkan kegiatan pembangunan rumah khusus sebanyak 40 unit.
“Untuk pembangunan rumah khusus ini kita ada alokasi anggaran Rp6,1 miliar untuk 40 unit rumah hanya di Agam,”sebutnya.
Dikatakannya, Rusus dibangun Kementerian PUPR diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni ataupun rusak akibat terkena abrasi air laut. Jika rumahnya memang benar-benar rusak parah, maka Kementerian PUPR berharap pemerintah daerah untuk menyediaan lahan pengganti untuk relokasi.
Tuntas
Selain itu, pada 2019, Kementrian PUPR sudah menuntaskan semua program dengan baik di Provinsi Sumbar. Untuk program BSPS sebanyak 8.686 unit rumah sudah diperbaiki di 14 kabupaten. Satker Penyediaan Rumah Sumbar juga telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, tidak ada permasalahan yang berarti.
Sementara untuk Rumah khusus, di Limapuluhkota, 25 unit, Pessel, 25 unit, Mentawai 40 unit sudah PHO, sudah selesai 100 persen.
Sedangkan untuk Rumah susun, akhir Desember, di pessel realisasi 73,6 persen. Hanya saja masih ada pengerjaan, diilakukan penambahan waktu dengn denda sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 memberikan kesempatan 90 hari menyelesaikan. Pertengahan maret selesai 100 persen.
Dharmasraya, juga sama, 31 desemnber 2019 sudah dibayarkan 90 persen, ada piutang negara ke kontraktor sebesar 10 persen, progress 90 persen, akhir Maret sudah Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over-FHO) . Di bukittinggi sudah 97 persen, Maret juga sudah selesai 100 persen, Maret juga sudah FHO.
“Khusus untuk rusun memang agak terlambat kita resmikan, karena singkatnya waktu pengerjaan. Satu unit itu kita minimal membutuhkan waktu 8 bulan, sementara kemarin kita hanya punya waktu 4,5 bulan. Meski begitu kita bersyukur dapat menuntaskan dengan baik,”pungkasnya.
