PADANG – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar menilai kondisi penurunan harga tiket pesawat yang kembali turun menimbulkan keresahan bagi pemilik angkutan bus. Apalagi pengusaha bus baru saja menambah investasi armada.
Hal itu disampaikan Ketua DPD Organda Sumbar, Sengaja Budi Syukur saat pelantikan pengurus DPC Organda se- Sumbar sekaligus silaturahmi dengan Gubernur, Selasa (25/2/2020) di Auditorium Gubernuran.
Disebutkannya dengan loncatan harga tiket pesawat murah ini tentu membuat pengusaha resah. Sebab, sewaktu harganya tinggi pengusaha angkutan umum terutama bus antar provinsi mendapatkan angin segar.
“Saat harga tiket pesawat tinggi. Banyak masyarakat memakai bus sehingga pengusaha menambah armada angkutan. Namun, kini menurun harga tiket bahkan dibawah harga yang seharusnya malah bus kembali sepi penumpang,” katanya.
Ditambahkannya, biasanya dalam sehari itu bisa berangkat dua sampai tiga bis. Namun, kini sehari itu saja hanya satu yang berangkat. Itupun isinya tidak penuh.
Menurutnya, dengan ‘angin segar’ sebelumnya pengusaha bus mulai berinvestasi membeli bus baru. Nilainya tidak sedikit, minimal saatu unit Rp2 miliar. Ketika pembelian itu baru dilakukan, penumpang kembali turun.
“Untuk itu kita minta pemerintah kembali mengatur harga tiket ini. Harga standarlah sehingga kita sama-sama bisa kerja baik pesawat maupun bis. Dan, mereka pengusaha tidak resah lagi berinvestasi,” katanya.
Kemudian Organda juga menyoroti kuota bahan bakar bersubsidi yang megalami penurunan terutama untuk solar. Bahkan, kuota itu sama dengan kondisi tahun sebelumnya sedangkan kedanaran angkutan dan umum selalu bertambah.
“Bahkan gubernur sudah mengeluarkan pergub terkait bbm bersubsidi ini. Maka, kami dari organda minta bagi pemilik kendaraan yang tidak memenuhi syarat untuk bbm bersubsidi jangan menggunakan itu sehingga benar-benar angkutan dan angkutan umum yang mengkonsumsi bersubsidi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menyebutkan dengan adanya Organda ini, Pemerintah Daerah sangat terbantu apalagi dalam hal mengambil kebijakan.
“Jika tidak ada Organda akan ribet. Sebab Organda yang mengatur semuanya baik menentukan harga dan lainnya. Kami pemerintah hanya membackup,” tukasnya.
Kemudian Irwan berharap, dengan kepengurusan baru DPC Organda kerjasama antara pemerintah daerah dan Organda akan semakin meningkat kedepannya. (Bdr)
Comment