PADANG–BKKBN Sumbar gelar pertenuan dengan Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi (IPADI) Sumbar di salah satu hotel di Kota Padang, Selasa (29/10 /19). Kegiatan ini mengusung tema Peran IPADI mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, dengan melibatkan 30 orang peserta.
“Diharapkan peran IPADI ini bagaimana memotivasi remaja remaja yang sudah produktif tetapi mereka belum produktif. Hal ini butuh peran dari IPADI bagaimana mereka bisa produktif,” ujar Kepala BKKBN Sumbar Syahruddin, kemarin.
Dikatakan Syahruddin, keberhasilan program KKBPK di Indonesia dan Sumbar khususnya, tidak terlepas dari peran berbagai pihak dalam turut mendukung dan mensukseskan program. Salah satu pihak yang saat ini eksis dan terus bermitra dengan BKKBN adalah Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia atau lebih dikenal dengan IPADI.
Organisasi yang berdiri sejak tahun 1973 dan merupakan organisasi yang boleh dikatakan sudah cukup mapan. Namun seiring dengan reformasi birokrasi pemerintahan, organisasi ini di Indonesia telah beberapa kali mengalami kefakuman diantara pengurusnya. Tapi Alhamdulillah untuk IPADI Provinsi Sumbar tidak mengalami kefakuman.
Bahkan sepanjang diberi amanah memegang tampuk Kepala BKKBN Sumbar sejak 2017, IPADI dan mitra lainnya seperti Koalisi Kependudukan dan Fapsedu justru sangat berperan aktif dalam memberikan advokasi kepada stakeholder dan berbagai pelatihan pengembangan kapasitas kepada para pengelola program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Sumbar.
Walaupun secara kepengurusan sudah memasuki masa demisioner dan supaya tetap menjaga aktivitas program IPADI sejalan dengan program BKKBN. Dan BKKBN mencoba memfasilitasi Rapat Pertemuan IPADI dalam restrukturisasi. Memang meretas kembali para pengurus lama ini membutuhkan waktu yang tidak mudah karena kebanyakan dari pengurus ini punya kesibukan lain. Namun kami yakin kehadiran Bapak dan Ibu di sini sebagai bentuk komitmen dalam mensukseskan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan mengkonvergenkan program yang ada dalam lembaga IPADI.
“Kita telah sama-sama menyaksikan beberapa minggu yang lalu bahwa saat ini kita menghadapi suatu tatanan baru dalam kabinet, yakni pemerintahan dengan kabinet Indonesia maju. Namun di sisi lain, ada semacam pandangan sebelah mata dalam memprogramkan Pengendalian Penduduk dan KB di daerah. Tetapi kami tetap optimis, program KB masih dapat dijalankan dengan inisiatif dari masyarakat karena ruang untuk kegiatan dari masyarakat masih sangat luas,” ujar Syahruddin.
Dikatakan, BKKBN akan mencoba mencari cara yang paling efektif dengan merevitalisasi program KB, tidak perlu menunggu program dari pemerintah. Melalui peran aktif tokoh-tokoh IPADI ini diharapkan banyak dapat menjadi daya ungkit dan daya dorong program KKBPK. BKKBN berharap banyak tokoh-tokoh IPADI dapat memberikan masukan kepada pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dengan fokus pada pembangunan manusia.
“Kami sangat menginginkan agar rapat restrukturisasi IPADI ini meluncurkan semangat secara koheren, tidak sepotong-sepotong. Terkadang kita sulit melihat sesuatu yang utuh,” ujar Syahruddin.
Untuk itu, kami berharap agar IPADI berperan aktif dan terus memberikan kontribusinya sehingga Indonesia tidak terjebak dalam kelompok ekonomi berpendapatan menengah, tetapi menjadi kelompok negara berpendapatan tinggi. (rjk)
Comment