PADANG-Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat menilai, peralatan yang menjadi pendukung latihan atlet di pusat pendidikan dan latihan pelajar (PPLP) Sumbar sudah jauh ketinggalan jika dibandingan dengan sarana dan prasarana PPLP provinsi lain. Bahkan, ibaratnya keberadaan PPLP yang berada di Sungai Sapih Kuanji Padang Sumbar itu jauh panggang dari api.
“Tapi mengapresiasi Dispora Sumbar melalui UPTD Kebakatan Olahraga (KBOR) bisa mengelola sarana dan prasarana ini walaupun dengan anggaran yang terbatas,” ujar Hidayat di sela-sela tinjauan langsung ke asrama PPLP Sumbar, Sabtu (6/7/2019).
Dikatakan Hidayat, di samping peralatan dan fasilitas pendukung yang masih minim, keberadaan salah satu Asrama di PPLP tersebut diakui kondisinya memang cukup memiriskan. Hoidayat telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana kondisi asrama yang sering menyumbang medali di arena Kejurnas PPLP. Artinya, keberadaan asrama itu tidak berbanding lurus dengan prestasi anak-anak binaannya.
Ditambahkan, dengan keberadaan sarana dan prasarana PPLP cukup disayangkan dengan maksimal. Kalau dikelola dengan maksimal temtu dengan dukungan anggaran yang memadai, tidak menutup kemungkinnan prestasi olahraga Sumbar lebih mengkilap lagi jika dibandingkan dengan sekarang. Sekarang walaupun, tidak mendapatkan suntikan anggaran yang memadai, tapi prestasi PPLP Sumbar di ajang Kejurnas PPLP tidak tidak bisa dipandang sebelah mata oleh provinsi lain.
Hidayat setuju kalau keberadaan PPLP dibenahi sarana dan prasarannya ke depan. Apakah itu di sisi sarana gdung, baik sarana pendukung latihan para atlet, serta pendukung sumber daya manusia (SDM)-nya. Maka Hidayat meminta SKPD Dispora selaku penanggungjawab pengeolola sarana dan prasarana begerak pro aktif untuk menjemput bola. Apakah untuk mendapatkan dukungan suntikan dana dari APBD, maupun dukungan dari pusat APBN melalui Kemenpora RI.
Kemudian, selaku ketua Kmisi V DPRD Sumbar yang membidangi olahraga, akan mempelajari tentang kebutuhan sarana dan prasarana PPLP Sumbar. Tentu dengan lebih mengedepankan skala prioritas terlebih dahulu, kalau menyangkut persoalan pendanaan terhadap pembenahan sarana ini.
Hidayat mengharapkan terhadap anak-anak binaan yang digembleng di PPLP, hendaknya digabungkan dengan konsep prestasi olahraga, prestasi akademis (sekolah) dan keimanan (Agama). Tentu, hal ini mendukung program pemerintah yang mewujudkan generasi muda yang berkarakter. Di mana melihat terdegrasinya karakter generasi belakangan ini. Tentu dengan PPLP melahirkan generasi berprestasi di sektor olahraga, berprestasi di sektor akademis kemudian dilengkapi dengan nilai agama. “Sehingga melahirkan generasi yang berkualitas yang memiliki karakter akhlakulkarimah,” ujar Hidayat.
Dalam kesempatan itu Hidayat juga menyorot soal kebersihan di asrama PPLP. Dan mengharapkan menyangkut kebersihan juga ditekankan kepada anak-anak binaa, karena mereka yang menikmati sarana asrama tersebut. Kemudian, juga menekankan kepada pelatih mereka masing-masing agar mewanti wanti soal kebersihan ini.
Hidayat menyarankan kalau keberadaan PPLP dikolola dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan lebih fleksibel dan tidak akan berbenturan dengan regulasi. Bahkan, tidak akan berbenturan dengan misi dari PPLP sendiri. Seperti contoh, yang diterapkan Pemprov Jatim dengan menerapkan sistem BLUD terhadap sekolah menengah kejurauan (SMK) mereka, sehingga SKPD terkait melalui satuan pendidikan (sekolah) lebih leluasi memenej, tanpa mengabaikan misi dari sekolah tersebut.
Karena, latar belakang diadakan BLUD adalah untuk peningkatan pelayanan dan efisiensi anggaran sesuai Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
BLUD juga merupakan Pola Pengelolaan Keuangan yang diterapkan pada SKPD atau Unit Kerja dengan diberikan fleksibilitas, yaitu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.(rjk)
Comment