Sumatera Barat

Gubernur Mahyeldi Dukung RUU Obligasi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif

2
×

Gubernur Mahyeldi Dukung RUU Obligasi Daerah sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif

Sebarkan artikel ini

JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mendukung rencana pembentukan regulasi tentang obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Instrumen tersebut dinilai dapat membuka sumber pendanaan baru melalui investasi publik. Pemerintah daerah juga berpeluang mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan konvensional.

Dukungan itu disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah. Kegiatan tersebut diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sarasehan nasional tersebut mengangkat tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”. Kegiatan itu juga dirangkai dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyusunan regulasi tentang instrumen pembiayaan daerah.

Baca Juga:  Beri Santunan Rp42 Juta, Gubernur Mahyeldi akan Fasilitasi Pendidikan Adik-Adik Almarhumah Nia

Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan ruang lebih luas untuk mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan. Kebutuhan tersebut semakin penting di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

“Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, obligasi daerah berpotensi mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan berbagai program prioritas. Namun, pemerintah daerah harus menyiapkan perencanaan matang, menerapkan tata kelola yang baik, serta memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

“Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga:  Sekdaprov Sumbar Dorong Penguatan SDM Menuju Sumbar Emas 2045

Mahyeldi berharap sarasehan nasional tersebut memberikan wawasan dan perspektif baru bagi Pemprov Sumbar. Terutama mengenai peluang, mekanisme, serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan sebelum pemerintah daerah memanfaatkan obligasi daerah.

“Kita perlu terus membuka diri terhadap berbagai inovasi pembiayaan daerah. Namun, setiap alternatif yang dikembangkan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Ia berharap pembahasan RUU Obligasi Daerah menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum. Regulasi tersebut juga diharapkan membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pembiayaan secara inovatif dan bertanggung jawab.

Dalam kegiatan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumbar, Fauzan Zainon. (Bdr)