BUKITTINGGI — DPRD Kota Bukittinggi dan Pemerintah Kota Bukittinggi menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (29/9/2026).
Draf KUA-PPAS telah disampaikan Wali Kota Bukittinggi sejak 8 September 2026.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, mengatakan proses penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan
“Proses penyusunan KUA dan PPAS merupakan tahapan krusial yang tak terpisahkan dari siklus penyusunan APBD, ” ujar Syaiful.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Banggar, serta Pemko Bukittinggi dan TAPD yang telah menyelesaikan pembahasan hingga penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama KUA-PPAS 2027.
Hasil pembahasan Banggar DPRD bersama TAPD dan perangkat daerah menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp568, 405 miliar. Belanja daerah disesuaikan dari Rp915, 227 miliar menjadi Rp906, 252 miliar atau turun Rp8, 974 miliar, sehingga defisit berubah dari Rp346, 821 miliar menjadi Rp337, 847 miliar.
Banggar juga memberikan sejumlah catatan mengenai optimalisasi PAD, belanja prioritas, pemenuhan mandatory spending, serta antisipasi ketidakpastian Dana Transfer ke Daerah. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi DPRD dan Pemko Bukittinggi melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD 2027.
Wali Kota Bukittinggi Muhammad Ramlan Nurmatias menyampaikan KUA-PPAS 2027 disusun mengacu pada RKPD dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. “Pembiayaan netto tersebut belum menutup seluruh defisit, sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp309, 8 miliar. Selisih ini akan kita selesaikan bersama dalam tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, ” kata Ramlan.
Ia menegaskan, “Perhatian kita tetap tertuju pada pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat, penataan lingkungan dan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik.” (aul)
