PADANG – Capaian rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Sumatera Barat mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menilai progres rehabilitasi lahan di Sumbar lebih baik dibandingkan provinsi lain di Sumatera.
“Dari target 3.902 hektare lahan rusak, sekitar 98 persen sudah berkontrak dan 50,8 persen telah direhabilitasi. Capaian ini lebih baik dibandingkan provinsi lain,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang digelar secara virtual, Kamis (30/4/2026).
Rapat diikuti Kementerian Pertanian serta pemerintah daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Meski capaian tergolong tinggi, Tomsi mengingatkan masih ada dua daerah di Sumbar yang belum menunjukkan progres, yakni Pesisir Selatan dan Pariaman.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian rehabilitasi lahan.
“Seluruh proses ditargetkan rampung paling lambat akhir Juli sebelum memasuki musim kemarau,” katanya.
Pemerintah daerah merespons dengan menyatakan kesiapan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.
Perwakilan Pesisir Selatan dan Pariaman menargetkan penyelesaian pada akhir Mei 2026.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menyebut total kerusakan sawah di tiga provinsi mencapai sekitar 94.000 hektare.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi 42.000 hektare untuk kategori kerusakan ringan dan sedang.
Dari target tersebut, sekitar 39.000 hektare telah berkontrak dan 12.000 hektare selesai direhabilitasi.
Namun, baru sekitar 1.700 hektare lahan yang telah kembali diolah.
Dalam capaian tersebut, Sumbar mencatat realisasi tertinggi dibandingkan provinsi lain.
Aceh baru mencapai 0,6 persen, Sumatera Utara 5 persen, sedangkan rata-rata nasional sekitar 6 persen.
Gubernur Sumbar melalui Inspektur Daerah, Andri Yulika, menyatakan percepatan akan terus didorong melalui koordinasi lintas daerah.
“Masih ada dua daerah belum berprogres. Ini akan kita kawal bersama dan segera dilaporkan kepada gubernur,” katanya.
Ia menambahkan pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan inspektorat, TNI, dan Polri agar proses berjalan tepat waktu dan akuntabel. (Bdr)
