SIJUNJUNG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Rumah Perlindungan Sementara milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Muaro Sijunjung, Rabu (18/2/2026).
Peresmian tersebut memperkuat layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sijunjung. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen menghadirkan sistem perlindungan terintegrasi.
UPTD PPA dan RPS dibangun melalui Dana Alokasi Khusus Kementerian PPPA. Fasilitas ini menjadi pusat layanan terpadu mulai dari pengaduan, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikologis korban kekerasan.
Sebelumnya, layanan perlindungan masih berjalan dengan sarana terbatas.
Sepanjang 2025, Kabupaten Sijunjung mencatat 310 kasus kekerasan. Sebanyak 230 kasus menimpa anak. Sebanyak 80 kasus menimpa perempuan.
Data tersebut mendorong penguatan sistem layanan yang lebih responsif dan terstruktur.
“UPTD dan RPS harus menjadi pintu pertama yang memberi rasa aman, pendampingan, dan pemulihan bagi korban. Ini bentuk nyata kehadiran negara,” tegas Arifatul Choiri Fauzi.
Arifatul menyebut angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional masih memprihatinkan. Survei menunjukkan satu dari empat perempuan dan satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan.
Ia menjelaskan faktor pemicu meliputi persoalan ekonomi, pola asuh, pengaruh lingkungan dan media sosial, serta pernikahan usia anak.
Arifatul mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki perspektif perlindungan perempuan dan anak.
Mahyeldi menegaskan keberadaan UPTD PPA dan RPS menunjukkan komitmen daerah menjaga masa depan generasi.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah investasi jangka panjang. Daerah harus hadir memberikan ruang aman dan pendampingan yang layak,” ujar Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi menyatakan pemerintah daerah terus mendorong penguatan ketahanan keluarga dan pendidikan karakter sebagai langkah preventif menekan angka kekerasan.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah terkait. (Bdr)
