PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy menghadiri Sidang Paripurna DPRD Sumbar. Sidang digelar untuk mendengarkan pidato Presiden RI terkait Nota Keuangan dan RUU APBN 2026.
Sidang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (15/8/2025). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Evi Yandri Rajo Budiman dan dihadiri jajaran Forkopimda, unsur pimpinan DPRD, anggota dewan, kepala OPD, serta pimpinan instansi vertikal di Sumbar.
Presiden Prabowo Subianto memaparkan APBN 2026 dirancang untuk mewujudkan Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Pemerintah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan. Anggaran ketahanan pangan dialokasikan Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, serta pendidikan bermutu Rp757,8 triliun. Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2026.
Usai sidang, Mahyeldi menegaskan arah kebijakan fiskal nasional yang disampaikan Presiden menjadi acuan Pemprov Sumbar dalam merancang program daerah. Ia menyebut sektor pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan strategis untuk pembangunan Sumbar.
“Presiden menekankan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sebagai prioritas. Ini sejalan dengan visi pembangunan Sumbar yang fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan kemandirian ekonomi. Kita akan memastikan setiap program daerah terkoneksi dengan kebijakan pusat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga menegaskan pengelolaan anggaran daerah harus tepat sasaran, efisien, dan menjawab persoalan rakyat. “Alokasi APBN yang besar untuk sektor pangan, kesehatan, dan pendidikan memberi peluang bagi kita di daerah untuk mengoptimalkan kolaborasi dan mempercepat realisasi program prioritas,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen di Sumbar, mulai pemerintah daerah, DPRD, pelaku usaha, hingga masyarakat bersinergi mengawal implementasi kebijakan APBN 2026.
“Dengan kerja sama dan semangat persatuan, mari kita sukseskan setiap program strategis nasional dan daerah di Sumbar demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Mahyeldi. (Bdr)
