JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana melalui pengembangan sistem data terintegrasi. Upaya itu dilakukan dengan menghimpun dukungan Kementerian Sosial untuk menyempurnakan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi menyampaikan permintaan dukungan tersebut saat melakukan koordinasi dan konsultasi ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut diterima langsung Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Agus Zainal Arifin bersama sejumlah anggota Tim Pokja Ditjen Linjamsos. Arry hadir didampingi pejabat dari Dinas Sosial dan BPBD Sumbar.
“Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN,” ujarnya.
Arry menjelaskan Sumbar merupakan daerah yang memiliki potensi berbagai jenis bencana. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan data kebencanaan yang terintegrasi.
Sumbar saat ini telah memiliki dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun, sistem tersebut masih perlu diperkuat melalui aplikasi SAPILIN.
“Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana,” katanya.
Dukungan yang dibutuhkan mencakup pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dukungan juga meliputi pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Selain itu, Pemprov Sumbar mengusulkan dukungan penyediaan, pengelolaan dan pendistribusian logistik bencana. Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga menjadi bagian dari usulan tersebut.
Dukungan lainnya berupa bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana. Pemprov Sumbar juga mengusulkan bantuan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak bencana.
Arry mengatakan Dirjen Linjamsos menilai peta rawan bencana memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Setiap pembangunan perlu memperhatikan lokasi yang aman dari risiko bencana.
“Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau). Beliau juga menyatakan dukungan dan komitmen untuk membantu penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku, serta bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana,” katanya.
Penguatan sistem data menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumbar meningkatkan kesiapan menghadapi bencana. Aplikasi SAPILIN diharapkan dapat memperkuat integrasi data serta mendukung koordinasi penanganan bencana.
Dukungan lintas lembaga juga diharapkan memperkuat kesiapsiagaan. Sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai risiko bencana di Sumatera Barat.
