PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah pembangunan 2027 melalui Musrenbang RKPD di Auditorium Istana Gubernur, Rabu (8/4/2026). Kebijakan berfokus pada transformasi ekonomi berbasis investasi, hilirisasi agroindustri, serta ketangguhan bencana.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, dan Ketua DPRD Sumbar Muhidi. Hadir secara luring maupun daring perwakilan pemerintah pusat, yakni Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, serta Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian PU, Krisno Yuwono, beserta para Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat.
Mahyeldi menegaskan 2027 menjadi titik balik pembangunan daerah. Pemerintah mendorong pola kerja kolaboratif melalui semangat “Serempak Bergerak”.
“Kita ingin memastikan pembangunan ke depan berdampak nyata bagi masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 6,90 persen untuk mendukung target nasional sebesar 8 persen. Ini bukan pekerjaan ringan, namun dengan resiliensi yang kita miliki, saya optimis hal ini tercapai,” katanya.
Ia menyebut target investasi mencapai Rp13,3 triliun. Angka ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Diungkapkannya ekonomi Sumbar menghadapi tekanan akibat bencana hidrometeorologi. Kerugian hingga akhir 2025 mencapai Rp33,55 triliun. Wilayah terdampak utama meliputi Padang, Agam, dan Padang Pariaman.
Dikatakannya, indikator makro tetap menunjukkan tren positif. IPM 2025 berada di angka 77,27. Tingkat kemiskinan turun menjadi 5,31 persen.
Agar target itu tercapai maksimal, Mahyeldi menginstruksikan kepala daerah berperan sebagai CEO. Fokus diarahkan pada percepatan investasi dan kepastian lahan.
“Kepala daerah harus berperan sebagai CEO yang memastikan birokrasi modern dan perizinan yang cepat melalui sistem OSS. Kita butuh kepastian lahan yang clean and clear agar investor merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya di Sumatera Barat,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy memaparkan empat pilar investasi. Pilar meliputi infrastruktur, maritim, energi terbarukan, dan pariwisata.
“Strategi yang kami usung adalah investasi padat karya. Kami ingin setiap proyek tidak hanya sekadar membangun fisik, tetapi menjadi instrumen penyerapan tenaga kerja secara masif,” katanya.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menekankan efisiensi anggaran. “DPRD berkomitmen mengawal agar RKPD 2027 disusun secara konsisten dan responsif terhadap kebutuhan rakyat, terutama dalam penguatan ketahanan pangan dan rehabilitasi pascabencana,” ujarnya.
Dari perspektif pemerintah pusat, Deputi Bappenas Medrilzam memberikan peringatan dini terkait ancaman perubahan iklim. Ia menyebutkan adanya potensi fenomena “Godzilla El Nino” pada 2026 yang dapat berdampak pada kekeringan ekstrem di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menjadi tantangan serius bagi Sumbar yang ekonomi daerahnya didominasi sektor pertanian.
“Tahun 2027 adalah kunci akselerasi ekonomi nasional. Jika kita melewatkan momentum ini, target pertumbuhan 8 persen pada 2029 akan sangat sulit dicapai. Kami di pusat sedang menyusun SOP agar peringatan dini cuaca bisa langsung direspons dengan tindakan cepat oleh kepala daerah,” jelas Medrilzam.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Krisno Yuwono turut memberikan dukungan melalui strategi PU 608. Fokusnya adalah menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) untuk mengatasi inefisiensi investasi. Kementerian PU juga menaruh perhatian besar pada pengelolaan sampah (waste to energy) dan kedaulatan air di Sumatera Barat.
“Data menunjukkan kemantapan jalan provinsi di Sumbar sudah 70,55 persen, setara nasional. Namun, jalan kabupaten/kota masih di angka 53 persen. Kami minta daerah jujur dalam pemutakhiran data agar alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tepat sasaran,” ungkap Krisno.
Sementara itu, Kepala BPS Sumbar Nurul Hasanudin menyampaikan bahwa meski ekonomi tumbuh, terdapat tantangan pada sektor konstruksi yang sempat terkontraksi. Ia juga mengajak seluruh pihak menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret potensi ekonomi digital dan ekonomi kreatif yang kian berkembang di masyarakat.
“Pembangunan yang hebat tidak bisa dilakukan sendirian. Data dari BPS harus dimanfaatkan maksimal oleh para Bupati dan Walikota sebagai dasar perancangan kebijakan yang akurat dan tepat guna,” pungkas Nurul Hasanudin.
Secara keseluruhan, Musrenbang RKPD 2027 ini menghasilkan kesepakatan bahwa arah pembangunan Sumatera Barat akan difokuskan pada hilirisasi agroindustri untuk meningkatkan devisa ekspor, digitalisasi UMKM, dan pengembangan pariwisata berkualitas, dengan Mentawai sebagai salah satu episentrum utama di Indonesia bagian barat.
Dengan koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, serta komitmen para kepala daerah untuk menjadi “CEO” yang pro-bisnis, Sumatera Barat optimis dapat mencapai target investasi dan pertumbuhan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi provinsi yang lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana di masa depan. (Bdr)
