PADANG — Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka kegiatan penerangan hukum yang digelar Kejaksaan Negeri Padang di Gedung Bagindo Aziz Chan Youth Center, Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini mengangkat tema pengenalan tugas dan fungsi Bidang Intelijen serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Ratusan kepala SD, SMP, SMA, SMK, serta MTs negeri dan swasta se-Kota Padang mengikuti kegiatan tersebut. Peserta menerima materi terkait peran kejaksaan dalam pendampingan hukum.
Maigus Nasir menyatakan kegiatan ini mendukung program unggulan Padang Amanah. Program tersebut menekankan pemerintahan berintegritas dan bebas pungutan liar. Ia mengapresiasi inisiatif Kejari Padang dalam memberi pemahaman hukum kepada kepala sekolah agar percaya diri mengelola anggaran pendidikan.
“Padang Amanah adalah komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintahan yang memiliki karakter dan kepribadian yang ditopang oleh nilai agama dan budaya sesuai dengan visi kita bersama,” ujar Maigus Nasir.
Ia meminta kepala sekolah menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Ia menegaskan Pemko Padang mendorong pelayanan publik berbasis teknologi guna memperkuat sistem pengawasan.
“Kami berharap melalui penyuluhan hukum ini, kinerja dan prestasi kepala sekolah semakin meningkat. Tahun ini merupakan tahun kedua kepemimpinan kami, untuk itu mari jadikan momentum ini sebagai penguatan tata kelola pemerintahan bersama aparat penegak hukum,” tegas Maigus Nasir.
Plh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Basril menjelaskan kegiatan ini lahir dari laporan kepala sekolah yang merasa terintimidasi oknum tertentu. Oknum tersebut mengancam melaporkan pengelolaan dana sekolah dan administrasi kegiatan kepada aparat penegak hukum.
“Kami ingin membangun pemahaman yang sama terkait tugas dan fungsi Kejaksaan, khususnya di bidang Intelijen dan Datun, sehingga dapat membantu para kepala sekolah dalam menjalankan tugas secara profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” pungkas Basril.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang bersih dan profesional di Kota Padang. (Bdr)
