PADANG – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka stunting di Sumbar. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Pangeran Beach Hotel Padang, Kamis (9/10/2025).
Kegiatan bertema “Cegah Stunting Itu Penting” tersebut dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga nasional. Hadir antara lain Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, pejabat dari Kemenko PMK, Bappenas, BKKBN, Kemendagri, Kementerian Desa, dan Kementerian Kesehatan, serta kepala dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam arahannya, Mahyeldi menyampaikan stunting merupakan bagian dari Double Burden Malnutrition (DBM) yang berdampak besar terhadap kesehatan dan produktivitas ekonomi. “Penderita stunting pada anak akan mengalami hambatan perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasannya tidak optimal,” ujarnya.
Ia menambahkan kondisi tersebut berpengaruh pada kemampuan kognitif jangka panjang yang akhirnya menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi. “Masalah stunting bukan sekadar persoalan gizi, tetapi menyangkut masa depan bangsa,” katanya.
Mahyeldi menegaskan penurunan stunting termasuk dalam Asta Cita keempat, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Misi pertama RPJMD Pemprov Sumbar 2025–2029, yakni mewujudkan pendidikan merata dan kesehatan berkualitas.
“Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan penurunan angka stunting nasional dari 19,8 persen menjadi 14,2 persen. Namun di Sumbar, angka stunting meningkat dari 23,6 persen pada 2023 menjadi 24,9 persen pada 2024,” jelasnya.
Meski demikian, Mahyeldi menyebut kasus wasting atau gizi kurang menurun dari 9,3 persen menjadi 7 persen pada periode yang sama. “Karena itu Pemprov Sumbar terus melakukan berbagai langkah agar target nasional dapat tercapai,” ucapnya.
Sejak 2024, Pemprov Sumbar telah meluncurkan program Nagari Generasi Emas di 60 nagari sebagai langkah percepatan pencegahan stunting. Program ini melibatkan rumah sakit, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta tokoh masyarakat. “Kami juga menggandeng lima perguruan tinggi melalui KKN tematik stunting di 19 kabupaten dan kota,” terangnya.
Selain itu, pemerintah daerah menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil berisiko dan balita bermasalah gizi, serta mengaktifkan kelas ibu hamil. “Kami juga mendorong kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR,” ungkapnya.
Mahyeldi menyebut percepatan penurunan stunting dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu intervensi gizi, pendekatan multisektor, dan pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting. “Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam upaya menurunkan angka stunting di Sumbar,” tegasnya.
Gubernur berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah. “Kehadiran pejabat pusat dalam rapat ini memperkuat semangat kita untuk menurunkan angka stunting di Sumatera Barat,” katanya.
Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Sekretariat Wakil Presiden, Dyah Kusumastuti, menyatakan penurunan stunting merupakan program prioritas nasional yang memerlukan sinergi lintas sektor. “Diperlukan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah agar program lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Dyah menilai Sumbar perlu memperkuat upaya pencegahan stunting baru, bukan hanya penanganan. “Intervensi stunting jauh lebih efektif jika dilakukan sejak awal. Koordinasi seluruh pihak menjadi kunci peningkatan kualitas gizi masyarakat,” tuturnya.
Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. (Bdr)
