JAKARTA – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan usulan agar pemerintah pusat mengambil alih pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah. Usulan itu disampaikan kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa saat pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Mahyeldi menilai kebijakan itu penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026. Ia menegaskan usulan tersebut lahir dari kepedulian kepala daerah terhadap pelayanan publik dan keberlangsungan pemerintahan.
“Kalau Dana Transfer ke Daerah terus berkurang, tentu berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, kami mengusulkan agar pusat mengambil alih pembayaran gaji ASN, termasuk PPPK, agar daerah fokus membangun dan melayani masyarakat,” ujar Mahyeldi di hadapan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan alokasi Dana Transfer ke Daerah 2026 diproyeksikan hanya Rp650 triliun. Angka itu turun signifikan dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp950 triliun.
Untuk wilayah Sumatera Barat, pengurangan TKD diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun. Dari jumlah tersebut, pemotongan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencapai sekitar Rp533 miliar.
Sementara belanja pegawai daerah yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) secara nasional mencapai Rp373,8 triliun. Mahyeldi menilai kondisi ini memperkuat perlunya peran pemerintah pusat dalam menanggung beban gaji ASN dan PPPK.
“Angka-angka itu bukan sekadar data fiskal, tapi gambaran tantangan besar yang butuh inovasi dan solidaritas antar pemangku kepentingan,” kata Mahyeldi.
Ia menegaskan keterbatasan fiskal tidak boleh mengendurkan semangat membangun daerah. “Kita tidak boleh menyerah pada keterbatasan. Jika pusat mengambil alih gaji ASN, maka ruang fiskal daerah bisa difokuskan untuk pelayanan publik dan penguatan ekonomi rakyat,” ungkapnya.
Mahyeldi juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat memperkuat kolaborasi, menggali potensi lokal, serta mempercepat inovasi dalam pelayanan publik. Ia menilai Sumatera Barat memiliki kekuatan besar di sektor pertanian, pariwisata, dan sumber daya manusia unggul.
“Kita tidak boleh menunggu peluang dari luar. Kita harus menciptakan peluang dari dalam. Jika dikelola dengan sinergi, Sumatera Barat tetap bisa tumbuh di tengah pengurangan anggaran,” ucap Mahyeldi penuh semangat.
Ia menilai kebijakan fiskal nasional harus dimaknai sebagai tantangan untuk memperkuat kemandirian daerah. “Kita harus menunjukkan bahwa Sumatera Barat bukan hanya penerima kebijakan, tapi juga pelaku perubahan. Dengan beradaptasi dan berinovasi, semua tantangan bisa dihadapi,” tutup Mahyeldi optimistis.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penyesuaian dana transfer dilakukan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional di tengah tekanan ekonomi global. “Kita memahami kekhawatiran daerah. Namun, penyesuaian ini penting agar APBN tetap kuat. Pemerintah pusat juga mendorong daerah lebih efisien dan inovatif dalam mengelola anggaran,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa. (Bdr)
