Umum

Gubernur Mahyeldi Ingatkan LPM untuk Hati-Hati Dalam Memainkan Peran

428
×

Gubernur Mahyeldi Ingatkan LPM untuk Hati-Hati Dalam Memainkan Peran

Sebarkan artikel ini
Gubernur Mahyeldi

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memiliki fungsi dasar sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari masyarakat. Fungsi yang strategis tersebut, menyebabkan banyak pihak merangkulnya menjadi mitra untuk berbagai urusan, maka LPM harus hati-hati dan bijak dalam memainkan peran.

“LPM memiliki fungsi strategis ditengah masyarakat, mereka adalah saluran aspirasi sekaligus motor penggerak partisipasi masyarakat. Banyak pihak menjadikannya sebagai mitra dalam berbagai urusan, maka LPM perlu hati-hati dan bijak dalam memainkan perannya,” ungkap Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya saat membuka Rakor LPM, Se-Provinsi Sumbar Tahun 2023 di Rocky Plaza Hotel, Padang Senin (5/6/2023).

Gubernur menjelaskan, maksud dari ajakannya untuk selalu bijak dan hati-hati dalam memainkan peran bagi para anggota LPM. Kemampuan untuk memahami, apa yang menjadi tugas dasarnya ditengah masyarakat menjadi penting, hal tersebut bisa menjadi saringan baginya supaya tidak terjebak kedalam kepentingan prakmatis dan politis pihak/kelompok tertentu.

BACA JUGA  Pengurus DPD LPM Padang Segera Dilantik Ketua DPD LPM Sumbar

Mereka adalah jembatan penghubung atau mediator dalam setiap urusan masyarakat setempat dengan dunia luar seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga swasta dan pemerintah. Maka peningkatan kapasitas dan kualitas setiap anggota LPM menjadi sebuah keharusan.

“LPM harus memahami isu strategis dan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai terjebak dalam kepentingan politis pihak tertentu, tugasnya lebih mulia dari itu ditengah masyarakat,” kata Mahyeldi.

Beberapa hal tersebut menjadi materi utama dalam sambutan Gubernur Mahyeldi saat membuka kegiatan rakor LPM yang mengusung tema “Melalui Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kita Perkuat Peran dan Fungsi Kelembagaan LPM Nagari/desa/Kelurahan, Dalam Rangka Harmonisasi Hubungan Antar Kelembagaan Menuju Sumbar, Madani yang unggul dan berkelanjutan”.

BACA JUGA  Mantan Ketua KONI Sumbar, Syaiful Meninghadap Sang Khaliq

Mahyeldi menambahkan, secara kelembagaan LPM tentunya memiliki keterbatasan, baik dari segi kewenangan, anggaran maupun kualitas SDM. Untuk menyikapi kondisi tersebut, ia mendorong LPM untuk mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan berbagai unsur dalam artian positif seperti pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Camat, Lurah dan Walinagari serta unsur penggiat pemberdayaan masyarakat lainnya agar tugas dan fungsinya dalam masyarakat tetap bisa berjalan optimal.

Comment