PADANG-Sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini angka pengangguran terbuka di Kota Padang semakin meningkat. Dari sebelumnya 40 ribu atau 9,19 persen meningkat drastis menjadi 60 ribu atau 13,6 persen.
“Meningkatnya secara drastis angka pengangguran terbuka di Kota Padang tembus angka 60 ribu, bertambah akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak bencana alam Covid19 mewabah,” ujar Asisten I Setko Padang DR Didi Aryadi dalam membuka Rakor SDC untuk Masyarakat dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta evaluasi Kinerja SDC di BLK Padang, Selasa (1/11/2020).
Dikatakan Didi, apresiasi Kemennaker yang ynag melakukan pelatihan, karena pengangguran tidak bisa diselesaikam secara sektoral. Dan keberadaan SDC (Skill Development Center) salah satunya untuk mengatasi masalah pengangguran di daerah, yang merupakan bagian dari tak keberadaan sektoral tersebut.
Di mana Forum SDC ini telah bekerja sejak Desember 2019, sebelum pandemi Covid-19, tapi sejak Maret 2020 Covid-19 mewabahnya Covid-19 sehingga sempat mengganggu kegiatan SDC.
Sehingga alih alih bisa mengatasi pengangguran terbuka 40 ribu, namun masuknya Covid-19 angka pengangguran semakin bertambah menjadi 60 ribu.
Kadisnakertrans Sumbar Nasrizal mengatakan, sementara di tingkat provinsi angka pengangguran terbuka di Sumbar meningkat menjadi 200 ribu, yang dulu hanya 180 ribu. Tentu SDC tak berdaya menghadapi hal ini, karena SDC hanya merupakan forum sebagai tempat bertukar pikiran untuk mengatasi permasalahan pengangguran di daerah.
“Namun, semua ini tidak terlepas ketidaksiapanj pemerintah dalam menghadapi bonus demografi,” ujar Nasrizal.
Dikatakan, sebanyak 1,4 juta kebanyakan di Sumbar masih tamatan SD dan SMP, dan jadi dominasi pengangguran. Maka diharapkan palaku 35 workplace (lembaga pelatihan – red) yang ada di Sumbar jadi ajang pelatihan. Namun, di sisi lain workplace juga tidak bisa mengabaikan akreditasi dan termasuk instruktur dari pelatihan tersebut harus memiliki sertifikasi dengan mengikuti ujian kompetensi.
“Menyangkut akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) yang banyak belum terakreditasi. Bahkan, dua tahun yang lalu, pemerintah daerah telah menyediakan dana untuk biaya akreditasi, tapi sayang orang yang akan dilakukan akreditasi itu yang tidak ada,” ujarnya.
Pemegang kartu prakerja di Sumbar 81 ribu, jika seorang prakerja meneika Rp1 juta sehingga dibutuhkan Rp81 miliar. Dalam kondisi saat ini dana pelatihan ini tidak saja bersumber dari APBN, akan tetapi juga berasal dari dana Pokir anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota disalurkan untuk kegiatan pelatihan. “Tentu ini bisa membantu pelatihan meningkatkan skill tenaga kerja untuk mengurai pengangguran,” ujar Nasrizal.
Dikatakan, keberadaan unsur SKPD Bappeda, Disdik, Diskop dan Disperindag, lima kompenen ini tidak bisa diabaikan perannya di SDC Sumbar. “Kita tak mau berpanas panas dalam menuntaskan pengangguran melalui Forum SDC menjadi menguap begitu saja,” ujarnya.
Kadisnakerin Kota Padang Yunisman mengatakan, ada empat sektor yang harus menjadi perhatian di Kota Padang ini. Di antaranya, sektor industri pengolahan, bangunan, perikanan dan pariwisata perhotelan. Maka untuk pelatihan perlu diprioritaskan terhadap empat sektor.
“Jadi untuk aksen program SDC itu ke depan perlu memperhatikan keempat sektor ini untuk menjadi sasaran pelatihan tersebut, # ujar Yunisman.(rjk)
Comment