BUKITTINGGI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bukittinggi menggelar “Deklarasi Kampanye Damai serta Deklarasi dan Penandatanganan Pakta Intergritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Penanganan Covid 19”, Rabu (14/10/2020).
Deklarasi tersebut dipusatkan di Hotel Grand Royal Denai Kota Bukittinggi, dihadiri pjs Wali Kota Bukittinggi Zaenuddin, unsur Muspida, para bakal calon wali kota yang maju di pemilihan serentak Desember 2020, dan sejumlah OPD di lingkungan Pemko Bukittinggi.
Ketua KPU Bukittinggi, Heldo Aura, dalam sambutannya mengatakan, Deklarasi Kampanye damai diselenggarakan merupakan wujud tahapan sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan kampanye yang nyaman, tanpa adanya gesekan antar pasangan calon.
“Dinagari kita lebih dikenal dengan kampanye badunsanak, menciptakan talisilaturrahim yang kuat, karena kita adalah satu
keluarga dan satu ikatan yang ingin menciptakan masyarakat
kota Bukittinggi yang sejahtera dan maju,” katanya.
Deklarasi kampanye damai bertujuan sebagai langkah untuk terciptanya komitmen bersama agar pemilihan serentak 2020 tetap damai dan kondusif. Dalam kampanye pemilihan selayaknya
menyampaikan gagasan yang positif dan adu ide-ide/konsep yang membangun untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat banyak.
Dan harus benar-benar dipahami dan dihayati agar kampanye yang dilaksanakan terhindar dari black campaign dan money politik terlebih penyebaran berita fitnah dan ujaran kebencian. Mari kita ciptakan kondisi kota Bukittinggi yang kondusifitas dan stabilitas.
Demokrasi ini harus menjadi pesta rakyat yang berkualitas untuk memilih pemimpin kota Bukittinggi yang
amanah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat kota
Bukittinggi.
Damai merupakan hal mendasar dalam demokrasi. Tidak ada
demokrasi dengan kekerasan dan manipulasi. Pemilihan serentak
tidak boleh berujung permusuhan, kerusuhan, apalagi perpecahan. Pemilihan serentak 2020 harus mutlak menciptakan rasa tenang, tenteram, dan aman, sebagai refleksi kerukunan
masyarakat kota Bukittinggi. Pemilihan serentak sudah semestinya menyatukan pemilih untuk memilih yang terbaik bagi kepentingan pelayanan publik dan kepemimpinan kota Bukittinggi.
“Damai tak cukup dideklarasikan saja, damai harus dibuat nyata.
Dengan mempraktekkan apa yang ada di dalam teks dan konteks,” ujar Heldo. (amr)
Komentar