PADANG – Tokoh agama Sumbar, Boy Lestari Dt Palindih menyayangkan aksi anarkis mahasiswa di Kantor DPRD Sumbar. Ketua Gebu Minang Sumbar ini mengimbau mahasiswa untuk patuhi aturan dalam menyampaikan aspirasi.
“Ini bukan budaya orang Minang, cara-cara anarkis itu bukan cara orang Minang. Saya harap mahasiswa harus menahan diri,”sebutnya, Kamis (26/9/2019).
Dikatakannya, menyampaikan aspirasi dengan aksi demo dilindungi Undang-undang. Hanya saja, aksi tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku. Boleh- boleh saja, tentu ada manfaatnya ada pula mudaratnya.
Menurutnya, mahasiswa adalah salah satu penyambung sauara rakyat. Menyampaikan aspirasi atau keinginan rakyat. Mahasiswa itu calon-calon intelektual.
“Dikaitkan dengan kondisi ril yang kita lihat di Indonesia, sejak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan. Termasuk RUU KUHP yang kontroversi. Semua menjadi arogan,”ungkapnya.
Padahal katanya, pembahasan itu ditunda belum disahkan. Di pihak lain, Presiden itu juga berjanji untuk menampung semua masukan guna penyempurnaan UU tersebut.
“Namun, ada kenapa mahasiswa arogansi secara nasional, ada apa dibalik itu?. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Untuk itu, saya sangat menyayangkan dan sangat memperihatinkan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut,”ujarnya.
Karena di Minangkabau itu ada filosofi, musyawarah untuk mufakat, duduk surang basampik-sampik, duduk basamo balapang-lapang. Tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada masalah, musyawarah menyelesaikannya.
“Tdak ada anarkis di Minang ini, sesuai dengan filosofi kita,”katanya.
Demo mereka saya mendukung, mereka menyampaikan asprasi rakyat. Tapi tidak anarkis, karena tidak sesuai dengan budaya Minangkabau.
Menurutnya, mngkin juga reaksi dari kekecewaan mahasiswa terhadap pemimpin negeri ini. Seperti Gubernur, Anggota DPRD harus menerima mereka. Kalau mereka menghilang, itu pengecut namanya itu.
Untuk itu, Boy Lestari berharap pelaku pengrusakan itu diproses secara hukum. Karena Indonesia negara hukum, jika ada yang merusak itu adalah oknum, bukan mahasiswa. Termasuk menjatuhkan gambar presiden proses secara hukum, karena itu melecehkan presiden.
Meski begitu katanya, pemerintah dalam mengambil kebijakan juga jangan jalan sendiri. Pemerintah juga harus mendengarkan masukan semua elemen.
Selain itu terkait tuntutan mahasiswa penuntasan masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Presiden diharapkan turun tangan untuk menindak oknum investor pembakar hutan.
“Pemerintah juga jangan jalan sendiri pula dalam menetapkan satu aturan, karena ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak,”katanya. (Bdr)
Comment