PADANG — Wali Kota Padang, Fadly Amran, menerima kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra, di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun atau kelompok 3B di Kota Padang.
Fadly Amran menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga dan percepatan penurunan angka stunting.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan kelompok masyarakat dalam rantai pasok pangan.
“Kita akan mendorong kesiapan pasar tradisional, koperasi, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam menyambut kebutuhan rantai pasok program MBG, terutama terkait sertifikasi produk pangan seperti daging ayam, sapi, dan sayur,” ujarnya.
Fadly juga meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Padang menyesuaikan standar operasional sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai edukasi kepada masyarakat tetap penting agar orang tua tidak sepenuhnya bergantung pada program MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.
“Jangan sampai orang tua berpikir karena sudah ada MBG, maka kebutuhan gizinya selesai. Saya minta kepada dinas terkait untuk melakukan intervensi konkret terkait hal ini, supaya program MBG tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menjelaskan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi kelompok 3B berjalan sesuai ketentuan, terutama terkait keamanan pangan dan ketepatan sasaran penerima manfaat.
Menurut Jasra, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
“Kami menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan higiene pada seluruh unit SPPG serta pengawasan ketat terhadap seluruh proses, mulai dari kondisi dapur, pengelolaan limbah, pemilahan bahan baku, kesehatan tenaga pengolah, hingga proses pengemasan dan distribusi makanan agar sesuai standar keamanan pangan,” ujarnya. (Bdr)
