PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan pembiayaan kreatif menjadi jalan baru bagi daerah dalam membangun infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal. Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Pembiayaan Kreatif Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur di Aula Kantor Gubernur, Kamis (6/11/2025).
Mahyeldi menyambut hangat kedatangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan serta Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Yuli Sri Wilanti di Padang. “Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang. Semoga keindahan alam dan keramahan masyarakat membuat Bapak dan Ibu betah di Ranah Minang,” ujar Mahyeldi.
Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat memilih Sumbar sebagai lokasi kegiatan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap rencana penerbitan Sukuk Daerah. “Kami menargetkan sukuk daerah bisa diterbitkan dan ditawarkan kepada publik pada awal 2027,” kata Mahyeldi.
Gubernur berharap kehadiran jajaran kementerian, BUMN, dan lembaga donor dapat memotivasi daerah untuk terus berinovasi dalam membiayai pembangunan. Ia menyebut sosialisasi pembiayaan kreatif menjadi momentum memperkuat komitmen daerah dalam mencari cara baru membangun di tengah keterbatasan fiskal.
“Ruang fiskal daerah makin sempit. Lebih dari separuh APBD terserap untuk belanja rutin seperti gaji dan operasional. Sementara kebutuhan infrastruktur terus meningkat,” ungkap Mahyeldi.
Data Bappenas menunjukkan kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai lebih dari Rp6.000 triliun. Namun baru sekitar 40 persen yang bisa dibiayai melalui APBN dan APBD. Sisanya, sekitar 60 persen, perlu ditutup lewat pembiayaan di luar anggaran pemerintah.
“Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah sulit berinovasi. Karena itu, kita harus berani menerapkan pembiayaan kreatif untuk memperluas kapasitas fiskal dan membuka ruang inovasi pembangunan,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan Pemprov Sumbar tengah memperkuat kelembagaan, mempercepat penyerapan anggaran, serta meningkatkan pengawasan internal dan efisiensi birokrasi. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah lebih akuntabel.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan dan akuntabilitas keuangan. “Kami sadar masih ada kelemahan, tapi kami terus berbenah dan memperbaiki diri,” ujarnya.
Ia mengingatkan seluruh OPD melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan agar hasilnya lebih efektif dan tepat sasaran.
Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan pembiayaan kreatif menjadi program prioritas nasional untuk mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. “Karena keterbatasan anggaran, kita harus mulai berpikir kreatif dan menggunakan skema seperti KPBU, sekuritisasi aset, dan sukuk daerah,” jelas Ferry.
Ia menegaskan keberhasilan penerapan pembiayaan kreatif sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. “Tanpa komitmen pimpinan daerah, skema seperti ini tidak akan berjalan. Kami dari pemerintah pusat siap mendampingi,” ujar Ferry.
Ferry mencontohkan sejumlah daerah sudah berhasil menerapkan pembiayaan kreatif, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, dan kini Sumatera Barat yang sedang memproses penerbitan sukuk daerah. Ia berharap forum sosialisasi dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan swasta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Yuli Sri Wilanti, Evi Junita (OJK), Didin Solahudin dan Setyo Nugroho (DJPK), Andre Pradana (PII), Erdian Dharma Putra (PT SMI), Griya Rufianne (World Bank), Ihsani Prawira dan Caroline (IFC), serta Ralista Harun (UNDP). (Bdr)
