PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas P3AP2KB menyelenggarakan rapat penyusunan Rencana Aksi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Kantor Dinas P3AP2KB Sumbar, Selasa (30/9/2025).
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan daerah agar sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Narasumber rapat, Prof. Rahmat Syahni, menjelaskan pembangunan kependudukan mencakup pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, serta administrasi kependudukan. Ia menegaskan GDPK menjadi pedoman kebijakan lima tahunan dalam mewujudkan target pembangunan kependudukan nasional.
“Rencana aksi harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Dokumen ini menjadi panduan agar kegiatan pembangunan kependudukan terarah dan efisien,” ujar Rahmat Syahni.
Sekretaris Daerah Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan penyusunan rencana aksi GDPK penting untuk mengantisipasi dinamika kependudukan ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan.
“Rencana aksi GDPK memberi arah kebijakan dan pedoman dalam penyusunan road map pembangunan kependudukan di Sumatera Barat,” kata Arry Yuswandi.
Arry mengakui koordinasi antar sektor, baik pusat maupun daerah, menjadi tantangan dalam pelaksanaan GDPK. Ia menilai ketersediaan data kependudukan di daerah masih perlu diperkuat agar kebijakan berbasis data dapat terlaksana secara optimal.
Isu strategis lain yang dibahas meliputi keterbatasan anggaran dan perlunya koordinasi sejak tahap perencanaan hingga implementasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar lembaga.
Dalam rapat juga dibahas indikator GDPK yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, lingkungan, serta pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit.
Rencana aksi GDPK menargetkan terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, masyarakat sehat, cerdas, beriman, berakhlak, dan berdaya saing tinggi, serta keluarga yang berketahanan dan harmonis.
Selain itu, GDPK juga diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penguatan peran perempuan dan perlindungan anak. Pembangunan keluarga menjadi fokus penting agar setiap rumah tangga memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Aspek lain yang dibahas mencakup penataan persebaran penduduk, pengendalian mobilitas, hingga penyempurnaan administrasi kependudukan berbasis teknologi dan integrasi data. Upaya ini diharapkan memperkuat tata kelola data dan pelayanan publik di bidang kependudukan di Sumatera Barat. (Bdr)
