PADANG – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmen mewujudkan layanan sanitasi aman dengan tata kelola baik. Pernyataan itu disampaikan Maigus Nasir dalam Focus Group Discussion (FGD) Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) Kamis (21/8/2025).
“Sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan,” ujar Maigus.
Program SIIP merupakan hasil nota kesepakatan antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kota Padang. Program ini berjalan sejak 2024 hingga Januari 2026. Padang ditetapkan sebagai satu dari lima kota percontohan di Indonesia.
“Melalui forum FGD ini, Pemerintah Kota Padang berharap tercapai kesepakatan mengenai tiga hal utama. Rencana pengembangan kapasitas dan kelembagaan. Rencana investasi infrastruktur sanitasi termasuk optimalisasi maupun pembangunan baru. Identifikasi potensi kemitraan dan kolaborasi lintas sektor,” jelas Maigus.
“Kami berharap melalui diskusi ini lahir dokumen perencanaan pengelolaan air limbah domestik yang implementatif dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang,” tutup Maigus.
Perwakilan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), Lutz Kleeberg, menekankan pentingnya kebijakan bersama dan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang.
“Komitmen itu diperlukan untuk menginisiasi perubahan dan proses transisi terhadap kebiasaan, kesadaran, serta kepentingan bersama. Marilah kita mempersiapkan ekosistem yang mendukung agar infrastruktur yang ada maupun yang akan dibangun dapat dimanfaatkan untuk memperluas layanan kepada masyarakat Kota Padang,” katanya.
Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Marsaulina Pasaribu, menyebut target nasional sanitasi aman ditetapkan sebesar 30 persen pada 2029. Angka ini cukup ambisius karena capaian nasional saat ini baru mencapai 10,25 persen.
“Untuk mencapainya diperlukan kolaborasi yang responsif terhadap isu serta berbasis pada kebutuhan daerah,” ujarnya.
FGD tersebut disebut sebagai rangkaian penting mendukung perencanaan bidang sanitasi dengan fokus pada tata kelola. (Bdr)
