Peristiwa

Wakil Wali Kota Bukittinggi Hantarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

82
×

Wakil Wali Kota Bukittinggi Hantarkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023

Sebarkan artikel ini

BUKITTINGGI – Wakil Wali Kota Bukittinggi hantarkan rancangan peraturan daerah (ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Hantaran itu disampaikan dalam rapat paripurna, di Gedung DPRD, Senin (27/05/2024).

Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial, menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung -jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Sementara, DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota.

“Maknanya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Arah Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD,” jelasnya.

BACA JUGA  Erman Safar Minta BPBD Bukittinggi Ikut Terlibat dengan Tim Evakuasi Agam

Wakil Walikota Bukittinggi, Marfendi, dalam hantarannya, menjelaskan, penyampaian ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban tahunan bagi Kepala Daerah yang disampaikan dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam ranperda itu, memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari 7 (tujuh) laporan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca Daerah, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan keuangan 2 (dua) Badan Usaha Milik daerah
(Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang dan Perseroda BPRS Jam Gadang).
LKPD Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

BACA JUGA  SDN 01 Benteng Raih Prestasi di Tingkat Nasional, Wawako Marfendi: Atas Nama Pribadi dan Pemerintahan, Saya Salut dan Bangga

“LKPD yang dimuat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini, telah disampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 7 Maret 2024 yang lalu dan telah dilakukan pemeriksaan langsung baik secara interim maupun terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Alhamdulillah, untuk ke-11 kalinya berturut-turut, BPK RI telah memberikan opini tertinggi atas LKPD Kota Bukittinggi berupa Wajar Tanpa Pengeculian, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2023,” ungkap Wako.

Comment