Peristiwa

Hasil Pemilihan Rektor UNP Dilaporkan ke Mendikbudristek RI 

137
×

Hasil Pemilihan Rektor UNP Dilaporkan ke Mendikbudristek RI 

Sebarkan artikel ini

PADANG – Kuasa hukum tiga orang calon Rektor Universitas Negeri Padang(UNP) Periode 2024-2029 yakni Prof. Yohandri, M.Si., Ph.D., Prof. Dr. Ardipal, M.Pd. dan Prof. Dr. Indang Dewata, M.Si yakni Rahmad Fiqrizain, SH dan Nanda Fazli, SH, merilis laporan pengaduannya kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI.

Laporan pengaduan ke Mendikbudristek RI tersebut mempersoalkan Surat Keputusan (SK) Majelis Wali Amanat (MWA) UNP Nomor 150/UN35.MWA/HK/2023 tentang hasil pemilihan rektor, Senin (13/05/2024).

Kuasa hukum mengemukakan, SK MWA UNP dinilai telah melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. MWA UNP membuat penafsiran yang keliru terhadap Pasal 4 huruf i Peraturan MWA UNP No. 1/2023 sehingga calon rektor dengan jabatan non-akademik seperti Kepala Pusat dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat ikut menjadi peserta calon rektor, terlebih lagi secara struktural dan fungsional Kepala Pusat dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bukanlah jabatan yang sama atau setara apalagi lebih tinggi dari jabatan kepala Jurusan/Departemen.

BACA JUGA  Pemprov Sumbar Siapkan 4 Unit Bus, Wabup Pasbar Minta Pengunjuk Rasa dari Air Bangis Segera Pulang.

“Kepala Pusat dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bukan merupakan jabatan akademik dan tidak memiliki alur kerja manajerial yang sama dengan kepala Jurusan/ Departemen atau dengan jabatan akademik diatasnya,” katanya, Rabu (15/5/2024).

Di sisi lain PP No. 114 /2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan MWA UNP yang juga mensyaratkan, calon rektor sekurang-kurangnya memiliki pengalaman paling rendah sebagai pemimpin jurusan/departemen paling singkat 2 tahun.
Sebagaimana asas hokum lex superior derogat legi inferiori (hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan yang lebih rendah), maka SK MWA UNP Nomor 150/UN35.MWA/HK/2023 adalah produk hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dan harusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

BACA JUGA  Sikap Positif Terhadap Bahasa Negara Minim

Apabila MWA ingin mengubah atau menambahkan makna terhadap Pasal 36 Huruf i Peraturan Pemerintah No. 114 / 2021 Jo. Pasal 4 huruf i Peraturan MWA Universitas Negeri Padang No. 01/2023, harusnya MWA melakukannya secara sportif dengan mengubah Peraturan Pemerintah No. 114 /2021 dan Peraturan MWA UNP No. 01 /2023, bukan dengan membuat penafsiran lain melalui surat keputusan.

Comment