EkonomiPeristiwa

Gubernur Mahyeldi Kembali Diserang, Dinilai Tak Serius Selesaikan Jalan Nasional Aie Dingin

119
×

Gubernur Mahyeldi Kembali Diserang, Dinilai Tak Serius Selesaikan Jalan Nasional Aie Dingin

Sebarkan artikel ini
Kondisi jalan Nasional di Air Dingin Kabupaten Solok rusak parah akibat penambangan galian C.ist

SOLOK-Rapat keputusan pembahasan jalan nasional di Nagari Aie Dingin tentang tambang rakyat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Solok pada Rabu (8/5/2024) batal. Hal itu terjadi karena tidak adanya kepastian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

Bahkan, rapat itu sudah batal untuk ketiga kalinya. Pada rapat pertama, 29 April, Bupati Solok, Epyardi Asda, kecewa dengan sikap pemprov yang dinilai tidak serius menyelesaikan masalah jalan itu dengan hanya mendatangkan perwakilan pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan.

“Kami dapat informasi jelang rapat ini bahwa kadis (kepala dinas) yang diundang untuk membuat komitmen atau mengambil keputusan tidak hadir. Padahal, rapat jauh hari sudah ditentukan, tapi mereka tidak hadir,” kata Epyardi pada Rabu (8/5/2024).

BACA JUGA  Ada Indikasi Kapal Nelayan jadi Kapal Penumpang, Irwan Prayitno: Pengawasan Laut Harus Diperketat

Padahal, kata Epyardi, perwakilan masyarakat, tokoh nagari, dan pemilik tambang sudah hadir, dan berharap sesuai dengan pembahasan sebelumnya, rapat kali itu bersifat final atau memutuskan dengan cepat.

“Ini sudah ketiga kalinya batal. Ini bukan ujug-ujug rapat, tapi sudah dibahas berulang kali. Rapat ini untuk menyelesaikan masalah jalan nasional yang mana ada surat dari Dirjen Bina Marga yang mengatakan, penyelesaian jalan itu dapat dilakukan jika aktivitas tambang dihentikan atau dicarikan solusinya. Artinya, semua pihak, termasuk Pemprov Sumbar, harus memutuskan ini,” kata Epyardi.

“Miris sekali. Ini masalah hidup orang banyak. Bukan warga kami di Kabupaten Solok saja tetapi warga Solok Selatan, warga Jambi yang melewati jalan nasional itu juga merasakan dampaknya,” ujar Epyardi lagi.

BACA JUGA  Pjs Bupati Solsel Jasman Sidak, Ternyata RSUD Muaro Labuh Kekurangan Tenaga Medis

Terkait dengan langkah apa yang akan dilakukan oleh Pemkab Solok, Epyardi akan mendiskusikannya dengan tingkat pusat.

“Saya tak mau nanti dianggap hanya menyalahkan gubernur. Tapi, ini faktanya: diundang tidak datang. Jadi, nanti kami akan bahas lagi apakah kami akan surati Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri soal ini,” kata Epyardi.

Ia menjelaskan bahwa Pemkab Solok meski bukan pihak yang berwenang terhadap penyelesaian jalan itu, tetap berkomitmen membantu menyelesaikannya. Bahkan, Pemkab Solok sudah mengetahui benang merah atau sudah punya konsep solusi untuk ditawarkan.

Comment