PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan dua sumbangsih kepada bangsa dan negara terkait upaya pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami.
Atas sumbangsih ini, Pemprov Sumbar menerima plakat spesial pada peringatan puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) Tahun 2024, Jumat (26/4).
Dua sumbangsih ini diharapkan dapat diterapkan secara nasional di daerah-daerah yang memiliki potensi gempa dan tsunami di Indonesia. Dua sumbangsih tersebut yakni, penerapan batasan landasan zona aman tsunami yang dinamakan blue line tsunami safe zone.
Sumbangsih kedua, berupa peringatan dini atau Early Warning System (EWS) Inklusif berupa lampu rotasi yang akan menyala jika terjadi gempa dan tsunami. EWS ini menjadi peringatan dini inklusif bagi masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran.
Plakat spesial tersebut ditandatangani langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM serta diketahui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat peringatan puncak HKBN di Gedung Youth Centre Bagindo Aziz Chan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, gempa bumi dan tsunami merupakan ancaman serius. Dalam upaya meningkatan kesiapsiagaan, Pemprov Sumbar telah ditetapkan batasan landasan blue line tsunami safe zone.
“Apabila terjadi gempa dan tsunami, maka masyarakat yang melakukan evakuasi horizontal harus mencapai batasan landasan zona aman tsunami, yang ditandai dengan adanya marka informasi petunjuk. Sementara masyarakat yang berada di kawasan blue line tsunami safe zone tidak perlu lagi melakukan evaluasi horizontal,” terang Mahyeldi.
Saat ini, marka blue line tsunami safe zone telah dipasang sebanyak 25 marka di Kota Padang. Marka tersebut bertuliskan informasi berbunyi “Anda Sedang Berada pada Kawasan Perkiraan Aman Tsunami”.
Sementara, sumbangsih EWS Inklusif bertujuan memaksimalkan EWS bagi masyarakat yang mengalami gangguan pendengaran. Saat sirine peringatan dini EWS berbunyi, maka EWS Inklusif berupa lampu rotari berwarna merah akan menyala dengan sinar cahaya yang berputar ke atas, sebagai penanda bagi kaum disabilitas untuk melakukan evakuasi. EWS Inklusif ini telah di Padang di Kota Padang di depan Gedung Youth Centre Bagindo Aziz Chan.
Mahyeldi mengatakan, EWS Inklusif ini juga sangat penting. Karena di Sumbar ada 17 ribu warga penyandang disabilitas.
“Evakuasi gempa dan tsunami juga harus sentuh penyandang disabilitas,” ungkapnya.
Dua sumbangsih ini menurut Mahyeldi merupakan sumbangan pemikiran dari Sumbar untuk ikut berkontribusi membangun kesiapsiagaan bencana.
Peringatan puncak HKBN Tahun 2024 diisi dengan rangkaian kegiatan penanaman pohon di Pantai Purus Padang. Kemudian dilanjutkan dengan penekanan sirine evakuasi gempa dan tsunami oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos, MM, Menko PMK, Muhadjir Effendy, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah dan Wali Kota Padang, Hendri Septa.
Penekanan sirine juga diikuti proses evakuasi gempa dan tsunami yang diikuti secara serentak puluhan ribu warga Sumbar di Padang dan tujuh kabupaten kota, 17 provinsi dan 30 kabupaten kota di Indonesia.
Rangkaian peringatan HKBN Tahun 2024 juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari BNPB kepada Pemprov Sumbar, berupa motor trail untuk mitigasi bencana serta logistik dan peralatan bencana lainnya.
Sementara, Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan, tidak hanya fous pada evakuasi horizontal saat gempa dan tsunami. Tetapi juga harus mempersiapkan evakuasi vertikal. Muhadjir menilai, dengan ancaman potensi gempa dan tsunami yang masih besar, jumlah bangunan shelter yang digunakan untuk evakuasi vertikal masih sangat minim di Sumbar.
Sumbar menurutnya, termasuk provinsi yang berada di bawah lempengan bumi. Kalau terjadi gesekan serudukan antar lempeng, maka terjadi yang namanya megathrust. Dua lempengan di dalam dataran bumi bertubrukan timbulkan efek getaran gempa di atas 8 SR. Di permukaan lapisan bumi terjadinya bencana dahsyat. Di laut terjadi tsunami.
”Informasi gempa bumi ini bukan menakuti, tetapi agar kita harus memiliki kewaspasdaan tinggi,” tegasnya.
Muhadjir menilai, jumlah shelter di Sumbar jauh dari cukup. Karena itu perlu diprogramkan melalui BNPB agar dilaksanakan pembangunan penambahan shelter.
Selain kekurangan shelter, Muahdjir juga menyinggung rehab rekon gempa 2009 silam, masih banyak yang belum tuntas.
“Ada gedung perguruan tinggi swasta yang gedungnya masih mangkrak tidak dirobohkan, tidak dilanjutkan dan tidak ditempati,” ungkapnya.
Muhadjir juga menekannya, harus ada upaya melakukan pencegahan. “Kondisinya belum maksimal. Dengan terbatasnya shelter, ini yang harus disiapkan pemerintah,” terangnya.
Muhadjir berharap Sumbar dapat menjadi contoh yang baik bagi provinsi lain. Terutama bagaimana merancang pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dengan baik. Sehingga dapat menjadi contoh secara nasional dan internasional.
Tidak hanya potensi gempa dan tsunami, Sumbar merupakan contoh lengkap seluruh bencana. “Kalau di Sumbar sini dirancang betul dengan baik, maka kalau orang lain ingin tahu bagaimana merancang dan menyiapkan pengurangan resiko bencana maka datanglah belajar ke Sumbar. Sumbar bisa jadi destinasi bencana untuk belajar bencana,” terangnya.
“Saya menaruh harapan besar kepada Sumbar untuk menjadi daerah model dalam mengurangi resiko bencana tingkat nasional. Agar Sumbat dapat memberikan sumbangan untuk mewujudkan Indonesia tangguh bencana,” harapnya.
Menindaklanjuti kekurangan shelter di Sumbar tersebut, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.MM meminta kepada Gubernur Sumbar agar melakukan perhitungan kebutuhan shelter di daerah ini, dan segera untuk dikordinasikan dengan BNPB.
“Jika memang shelternya belum cukup, anggaran terbatas, pemerintah akan bantu menambah shelternya. Termasuk juga latihan dan simulasi evakuasi bencana gempa dan tsunami di Sumbar. Ini sangat penting untuk ditingkatkan, karena sampai saat ini tidak ada satupun alat yang bisa memprediksi terjadinya gempa dan tsunami serta bencana lainnya terjadi,” terangnya.
Peringatan Puncak HKBN Tahun 2024 juga dihadiri Perwakilan Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Perwakilan Kedutaan Australia untuk Indonesia, Forkopimda Sumbar, Kepala BPBD Sumbar, Rudy Rinaldy, Kepala OPD Pemprov Sumbar, pejabat di lingkungan BNPB, perwakilan perguruan tinggi di Sumbar, NGO dan LSM dan Perwakilan BUMN serta BUMD.(ADV)
Comment