Politik

Helmi Moesim Sesalkan Surat PAW Gubernur yang Kangkangi Putusan Pengadilan

302
×

Helmi Moesim Sesalkan Surat PAW Gubernur yang Kangkangi Putusan Pengadilan

Sebarkan artikel ini
filter: 0; jpegRotation: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; module:1facing:0; hw-remosaic: 0; touch: (0.4595792, 0.4595792); modeInfo: ; sceneMode: NightHDR; cct_value: 0; AI_Scene: (-1, -1); aec_lux: 0.0; hist255: 0.0; hist252~255: 0.0; hist0~15: 0.0;

PADANG – Anggota DPRD Kota Padang periode 2019 – 2024 dari Partai Berkarya Helmi Moesim Ayi menyayangkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan Gubernur soal PAW DPRD Padang yang ditandatangani Gubernur Sumbar Mahyeldi yang ditandatangani, 23 April 2024.

“Saya sangat menyayangkan sikap Gubernur Sumbar yang mengeluarkan surat PAW saya. Biasanya, surat PAW keluar setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini putusan pengadilan saya belum keluar, saya masih bersengketa dan mencari keadilan dari tingkat mahkamah partai , pengadilan negeri hingga ke Mahkamah Agung. Jadi dalam aturannya, PAW saya belum bisa dikeluarkan, karena masih berproses,” jelas Helmi Moesim Ayi kepada wartawan di The ZHM Premiere, Padang, Minggu (28/4/2024)

Surat PAW Helmi Moesim yang dikeluarkan Gubernur Sumbar

Ayi menambahkan, dia tidak mempermasalahkan jika di – PAW oleh partai. “Tetapi harus sesuai aturan dan mekanisme hukum yang berlaku. Kalau keluar keputusan dari pengadilan yang menyatakan saya menang bagaimana? Tentu Gubernur Sumbar harus mengubah surat PAW saya yang di tanda tangani pada 23 April 2024. Apalagi, Ayi sedang melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA). Bahkan, upaya hukumnya ke MA telah terigester.

Ayi menjelaskan, di samping dia telah melakukan upaya hukum ke MA, dia juga segera melakukan gugatan ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II bidang Dalam Negeri,Sekretariat Negara dan Pemilu.

“Saya menilai sangat buruk sekali tata kelola pemerintahan di Pemprov Sumbar. Saya akan mengadu dan melaporkan permasalahan yang saya alami ke PTUN, melapor ke Ombudsman, KSN, Kemendagri, DPR RI Komisi II,” tegas Ayi.

BACA JUGA  Istri Nasrul Abit: Pengabdian Bapak kepada Masyarakat adalah Ibadah

Di sisi lain, Helmi menjelaskan, Walikota Padang Hendri Septa belum bisa melanjutkan usulan PAW dirinya ke provinsi hingga keluarnya putusan kasasi yang telah diajukan ke MA

“Walikota Padang saja, belum bisa melanjutkan usulan PAW diri saya. Hal ini setelah ada keputusan dari Walikota Padang, 19 Februari 2024. Kenapa Pemprov beraninya mengeluarkan surat PAW saya. Tapi lucu, tiba – tiba Gubernur Sumbar mengeluarkan surat PAW saya gegan No. 171-311=2024 tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani Gubernur Mahyeldi., ” sigi Ayi.

Comment