PADANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta pemerintah daerah untuk bergerak cepat membantu warga korban bencana banjir dan tanah longsor.
Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Senin (11/3).
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” tegas Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” kata Suharyanto.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya disebutkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi bahwa terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,” jelasnya.
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang.
Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
DSP ini menurut Kepala BNPB dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
“Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini,” tambahnya
Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status darurat.
Hingga kini, dari 12 Kabupaten/Kota terdampak sudah ada 5 daerah yang menetapakan Status Tanggap Darurat. Adapun daerah yang telah menetapkan status darurat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Hingga Senin (11/3), total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 32 orang, dengan rincian 23 meninggal dunia dan 6 dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.
Selain itu juga terdata, 871 rumah rusak berat, 139 rumah rusak sedang dan 593 rusak ringan.
Dampak lainnya, sebanyak 51 rumah ibadah terdampak, 23 jembatan rusak, 2 unit irigasi rusak. Kemudian 28 sekolah terdampak, 13 ruas jalan terdampak, 5.550 hektar lahan terdampak. Ditambah 7 unti fasilitas umum kantor, 1 unit sarana kesehatan dan 1.960 ekor hewan terdampak.(Bdr)
Comment