Hukum

Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan, BPN jangan Abaikan Adat Salingka Nagari

576
×

Sosialisasi Pencegahan Kasus Pertanahan, BPN jangan Abaikan Adat Salingka Nagari

Sebarkan artikel ini

PADANG-Ninik mamak yang terdiri dari pengurus KAN Sembilan Nagari mengharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang perlu memperhatikan nilai – nilai adat salingka nagari dalam kebijakan pendaftaran tanah sistem lengkap (PTSL) di Kota Padang.

Karena di sembilan nagari dalam administrasi Pemko Padang memiliki adat salingka nagari masing-masing, sehingga tak bisa dipukulratakan. Jika dilakukan dipukulratakan, percayalah akan terjadi konflik di tengah – tengah masyarakat hukum adat di masing-masing nagari. “Misalnya, adat salingka nagari Koto Tangah, selain memiliki penghulu suku, juga memiliki penghulu daerah,” ungkap Ibenzani Dt Rj Intan SH salah seorang pengurus KAN Koto Tangah, Selasa (5/3/2024).

Hal ini diungkapkan Ibenzani, dalam sosialisasi pencegahan kasus Pertanahan” Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Menuju Kota Lengkap Sebagai Salah Satu Bentuk Pencegahan Penanganan Kasus Pertanahan di Aula Kanwil BPN/ATR Sumbar.

Sosialisasi yang dihelat BPN Kota Padang ini melibatkan narasumber dari Prof Kurnia Warman (Tanah Ulayat), Polda Sumbar, Kajari Padang dan akademisi Unand Fadil Sabri (Hukum Pidana). Dalam kesempatan itu Dt Rj Intan menekankan, BPN perlu memahami status tanah yang merupakan pusako tinggi. Kalau, tanah pusaka berstatus pusaka randah, urusannya simple.
“Namun, masalah lahan yang berstatus pusako tinggi perlu sentuhan teliti, dengan melibatkan pemangku menurut adat salingka nagari yang terkait,” ujar Ibenzani

BACA JUGA  KPK Temukan 10.000 Persil Tanah Aset Pemerintah di Sumbar Belum Bersertipikat

Dari empat narasumber tersebut, dalam pengurusan PTSL mereka meranti wanti, jangan pernah mengabaikan unsur sepadan. Masalah sepadan ini tak boleh ditawar tawar, karena keabsahan kepemilikan lahan sepadan sangat menentukan.

Belakangan kebutuhan akan tanah, akan terus meningkat pada masa mendatang, sementara keberadaan lahan tak akan pernah bertambah. Maka tak menutup kemungkinan untuk mendapatkan lahan, orang akan melakukan berbagai cara. Dan hukum pidana tak efektif menyelesaikan kasus pertanahan.

Kepala Badan Pertanahrn Nasional (BPN) Kota Padang Ir Alim Bastian mengatakan, dalam mencegah komplit di tengah tengah masyarakat Kota Padang. “Hingga kini masih ditemukan tumpang tindih, di mana alas hak yang sama diajukan orang yang sama. Perbuatan ini merupakan perbuatan pidana,” ujar Alim.

BACA JUGA  Alat Bukti tak Lengkap, Polisi Belum Proses Laporan Terkait Wartawati Nasrul Abit

Comment