Nasional

Raih Predikat Informatif, Pemprov Sumbar terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

233
×

Raih Predikat Informatif, Pemprov Sumbar terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Sebarkan artikel ini
Anugrah KI diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi dari Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro disaksikan langsung Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).Ist

PADANG – Pemprov Sumbar menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi (KI) Pusat.

Pemprov Sumbar ditetapkan menjadi badan publik dengan kualifikasi “Informatif”.

Anugrah itu diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi dari Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro disaksikan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Atas pencapaian tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Diskominfotik Sumbar beserta jajaran Komisi Informasi Sumbar.

Telah bekerja keras dan berkomitmen dalam menciptakan keterbukaan informasi di Sumbar.

“Ini ujud kerjasama dan sinergi seluruh elemen di lingkungan Pemprov Sumbar dalam memberikan akses pelayanan terbaik bagi masyarakat,”ungkapnya.

BACA JUGA  Terima Bantuan Jokowi, Mahyeldi: Terimakasih Presiden

Hal senada disampaikan Kadis Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah. Menurutnya, tahun ini Pemprov Sumbar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah koordinasi Dinas Kominfotik terus berupaya melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Khususnya inovasi dari sisi publikasi dan keterbukaan informasi yang menjadi salah satu indikator penting dalam KIP. Termasuk persentasi oleh Wakil Gubernur yang memaparkan kebijakan, program, strategi hingga rencana aksi Pemprov Sumbar.

“Terimakasih. Ini kerja seluruh OPD di Sumbar, kabupaten dan kota juga. Semua ini tidak terlepas dari komitmen kita bersama untuk terus berkomitmen menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara melengkapi informasi di website,”ungkap Aisyah.

BACA JUGA  Pemilu 2024, Presiden Jokowi Minta Jangan ada Lagi Ujaran Kebencian

Kelengkapan dan kemudahan akses informasi pemerintah oleh masyarakat menurut Aisyah sangat penting artinya. Selain masyarakat terinformasikan, badan publik juga tidak akan disibukkan dengan permintaan informasi.

“Saat ini sudah ada 69 aplikasi pemerintah yang bisa dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses sekaligus memonitoring. Kita juga sudah melengkapi fitur yang bisa memudahkan disabilitas untuk mengakses,”lanjut Aisyah.

Comment