PADANG – Pemprov Sumbar menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023 dari Komisi Informasi (KI) Pusat.
Pemprov Sumbar ditetapkan menjadi badan publik dengan kualifikasi “Informatif”.
Anugrah itu diterima Gubernur Sumbar Mahyeldi dari Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro disaksikan langsung Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dan Menkominfo RI Budi Arie Setiadi, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (19/12/2023).
Atas pencapaian tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada jajaran Diskominfotik Sumbar beserta jajaran Komisi Informasi Sumbar.
Telah bekerja keras dan berkomitmen dalam menciptakan keterbukaan informasi di Sumbar.
“Ini ujud kerjasama dan sinergi seluruh elemen di lingkungan Pemprov Sumbar dalam memberikan akses pelayanan terbaik bagi masyarakat,”ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kadis Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah. Menurutnya, tahun ini Pemprov Sumbar melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di bawah koordinasi Dinas Kominfotik terus berupaya melalui berbagai inovasi untuk meningkatkan indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Khususnya inovasi dari sisi publikasi dan keterbukaan informasi yang menjadi salah satu indikator penting dalam KIP. Termasuk persentasi oleh Wakil Gubernur yang memaparkan kebijakan, program, strategi hingga rencana aksi Pemprov Sumbar.
“Terimakasih. Ini kerja seluruh OPD di Sumbar, kabupaten dan kota juga. Semua ini tidak terlepas dari komitmen kita bersama untuk terus berkomitmen menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara melengkapi informasi di website,”ungkap Aisyah.
Kelengkapan dan kemudahan akses informasi pemerintah oleh masyarakat menurut Aisyah sangat penting artinya. Selain masyarakat terinformasikan, badan publik juga tidak akan disibukkan dengan permintaan informasi.
“Saat ini sudah ada 69 aplikasi pemerintah yang bisa dengan mudah bagi masyarakat untuk mengakses sekaligus memonitoring. Kita juga sudah melengkapi fitur yang bisa memudahkan disabilitas untuk mengakses,”lanjut Aisyah.
Sebelumnya, Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya mengapresiasi upaya mewujudkan keterbukaan informasi dalam 1 dekade terakhir. beberapa capaian diantaranya sudah terbentuknya Komisi Informasi di nyaris hampir seluruh provinsi di tanah air.
Kemudian tingkat kepatuhan badan publik juga semakin baik dengan bertambahnya badan publik dengan kualifikasi informatif. Yang awalnya hanya 15 badan publik pada tahun 2018, meningkat jadi 139 badan publik pada tahun 2023.
Pahun 2023 ini terdapat 369 badan publik dari seluruh kategori yang dilakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.
Hasilnya, terdapat kualifikasi informatif 139 badan publik. Jumlah ini menurut Donny lebih baik dari tahun sebelumnya yakni 122 badan publik informatif dari 372 badan publik.
Selanjutnya, terdapat 43 badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, 13 cukup informatif, 27 kurang informatif dan 147 badan publik tidak informatif.(Bdr)
