Inflasi Membaik, Waspadai Kenaikan Harga Bahan Pokok Jelang Libur Nataru 2024

PADANG – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi sebut inflasi Sumbar 2023 pada angka 3,14 persen year on year (yoy). Angka itu menunjukan perbaikan signifikan ketimbang tahun 2022 yang tercatat 7,43 persen yoy.

Pun begitu, upaya pengendalian inflasi masih diperlukaan. Mengingat kebiasaan peningkatan permintaan terhadap sejumlah komoditas menjelang pergantian tahun.

Hal itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumbar di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Rabu (20/12/2023).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala daerah kabupaten/kota, para kepala OPD, serta instansi dan lembaga terkait lainnya.

“Keberhasilan Sumbar menurunkan inflasi adalah bagian dari prestasi yang patut kita apresiasi. Awalnya pada tahun 2022, inflansi kita berada pada peringkat ke-22 dari 34 provinsi, tetapi saat ini Sumbar berada di peringkat 14 secara Nasional,” kata mantan Walikota Padang dua periode tersebut.

Kata dia, keberhasilan TPID Sumbar tak terlepas dari peran Kepala Perwakilan BI Sumbar beserta jajaran, bersama instansi dan lembaga terkait lainnya.

Namun, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ia menegaskan upaya pengendalian inflasi masih sangat perlu ditingkatkan.

“Sejarah menunjukkan, hampir selalu terjadi peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan tertentu, seperti ayam, telur, gula, cabe merah, dan minyak goreng,”katanya.

Khusus di Sumbar, termasuk komoditas jengkol itu sangat tinggi permintaannya pada masa libur panjang.

Tidak itu saja, Gubernur Mahyeldi juga mengingatkan bahwa sektor transportasi selama masa libur Nataru juga dapat menyumbang peningkatan inflasi.

Selain itu, sektor transportasi turut berpotensi mengganggu produktivitas produksi bahan pangan serta masa tempuh distribusi barang kebutuhan di Sumbar.

“Oleh karena itu, untuk mengatasi semua potensi kenaikan inflasi, diperlukan koordinasi dan sinergi semua pihak , termasuk agar distribusi bahan pangan menjadi lancar di seluruh wilayah di Sumbar,” ucapnya.