Nasional

Pemprov Sumbar Harap DPD RI Bantu Meningkatkan APBN Untuk Daerah

302
×

Pemprov Sumbar Harap DPD RI Bantu Meningkatkan APBN Untuk Daerah

Sebarkan artikel ini
Rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Pemprov Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (29/08/2023).Ist

PADANG – Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Sumbar beberapa tahun terakhir tidak meningkat. Untuk itu Pemprov Sumbar berharap Dewan Perwakil Daerah (DPD) dapat mendorong meningkatkan nilainya.

Harapan tersebut disampaikan Sekdaprov Sumbar Hansastri pada rapat kerja Komite IV DPD RI bersama Pemprov Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (29/08/2023). Dari pertemuan tersebut, diharapkan lahir beberapa rekomendasi agar APBN 2024 lebih maksimal mengakomodir aspirasi daerah.

Kunjungan Komite IV DPD RI disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Hansastri, didampingi sejumlah pejabat di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Selain itu, juga hadir Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran; Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang beserta jajaran; serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Syukriah.

BACA JUGA  Jelang HUT TNI ke 74, Tiga Matra Angkatan Gelar Persiapan

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait dana Transfer Ke Daerah (TKD) untuk Sumbar, dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya tidak meningkat. Belum lagi, sebagian alokasi ditentukan pula penggunaannya,” ucap Hansastri, mewakili Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang di saat bersamaan tengah mengikuti beberapa agenda kerja di Jakarta.

Meski demikian, sambung Hansastri, Pemprov Sumbar menyadari bahwa Pemerintah Pusat juga memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan, serta agenda belanja negara berskala prioritas lainnya, sehingga peningkatan TKD untuk Sumbar belum bisa dilakukan dengan maksimal sesuai kebutuhan daerah.

“Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri juga terbatas secara regulasi untuk menambah sumber pendapatan. Termasuk Pemprov, yang juga dibatasi dalam regulasi, sehingga gerak untuk meningkatkan pendapatan pun menjadi terbatas,” ujarnya lagi.

BACA JUGA  Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif Meninggal Dunia

Sementara itu, kata Hansastri, Pemprov Sumbar Bersama DPRD Sumbar juga telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan jumlah yang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan, pada KUA PPAS Perubahan 2023, juga terjadi defist karena realisasi pendapatan yang tidak memenuhi target.

Comment