PADANG – Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengkaji ulang rencana proyek strategis nasional (PSN) di Air Bangis, Pasaman Barat.
Permintaan itu disampaikan pada rapat dengan Pemprov Sumbar, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Pembela Hak Azazi Manusia (HAM) Sumbar, Rabu (23/8/2023).
Dikatakannya, dirinya sejak kejadian demo masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat. Sempat dalami itu, cuma tidak pernah menerima penjelasan lengkap dari Pemprov Sumbar.
Sebelumnya, rapat dengan mitra Komisi IV DPRD Sumbar. Namun juga tidak bisa mendapatkan penjelasan yang diterima secara rasional.
“Saya teringat kejadian masyarakat di 5 kelurahan di Kota Padang, saya bergabung 2016 sampai 2020. Dari analisis penjelasan tersebut, saya menilai pada PSN Air Bangis ini ada permainan tangan-tangan jahat,”terangnya.
Menurutnya, dengan tanah itu sudah dihuni puluhan tahun. Sudah lebih dari 50 tahun masyarakat di sana. Sementara, aturan agraria jika tanah dihuni 30 tahun bisa diurus hak miliknya.
“Ini ada permainan tangan jahat di sana. Saya berani mengatakan, ini ibarat perdagangan VOC. Orang dipaksa menjual pada satu orang. Padahal kita sudah merdeka. Merdeka itu beragam, bagi yang mendapatkan sudah merdeka. Mereka yang belum mendapatkan belum merdeka. Jadi masyarakat Air Bangis itu belum merdeka,”kata Sekretaris DPD Gerindra Sumbar itu.
Untuk itu katanya, masyarakat tidak boleh dikorban. Andai ada masyarakat yang dirugikan karena PSN, proyek itu harus dibatalkan.
Katanya, konstitusi itu mengatakan, kedaulatan itu ditangan rakyat. Bukan pada tangan perorangan atau pada investor.
“Saya mendukung apa yang dilakukan kawan-kawan, saya yakin tidak ada yang ditunggangi. Saya pribadi tidak ada kaitan, saya dapil Kota Padang, bukan dari Pasaman. Tapi saya tidak terima ada penzaliman,”ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya fasilitas umum, sudah ribuan masyarakat di sana. Sudah ada sekolah, rumah ibadah. Maka pemerintah tidak bisa mengusir begitu saja.
“Andai pemerintah bisa memberikan ruang pada investor, kenapa pemerintah tidak bisa memberikan ruang pada masyarakat,”pungkasnya.(Bdr)
