Ekonomi

Kebutuhan Rumah Laik Huni Meningkat di Sumatera Barat, Ini Alasannya

389
×

Kebutuhan Rumah Laik Huni Meningkat di Sumatera Barat, Ini Alasannya

Sebarkan artikel ini
Gubernur saat membuka Rakerda DPD Apersi Sumbar, di Hotel Trumtum, Kota Padang, Senin (21/08/2023).Ist

PADANG – Kebutuhan akan perumahan yang laik dan terjangkau bagi warga Sumatera Barat (Sumbar) semakin meningkat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah berharap, agar seluruh pihak terkait terus meningkatkan sinergitas, serta menjamin kualitas perumahan yang dibangun sesuai dengan standar kelaikan.

Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Hotel Trumtum, Kota Padang, Senin (21/08/2023).

“Saat warga tinggal di rumah yang kondusif, nyaman, dan aman, maka tentu akan mendukung kondisi kesehatan dan produktivitasnya. Oleh karena itu, kita berharap Apersi bersama pihak terkait terus bersinergi mewujudkan rumah yang laik bagi warga kita, terutama bagi yang berpenghasilan rendah,” ucap Mahyeldi.

BACA JUGA  Pembangunan Terminal Type A Padang Tuntas, Targetkan Beroperasi Idul Fitri 2021

Terlebih, sambung Mahyeldi, penyediaan perumahan yang laik dan terjangkau, bukan saja amanat negara, melainkan juga perintah agama. Sehingga, Apersi sebagai organisasi pengembang, diharapkan terus berupaya agar niat baik pemerintah melalui subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dapat terealisasi sesuai harapan.

“Faktor yang mendukung meningkatnya kebutuhan perumahahan itu terlihat, sebab pertumbuhan ekonomi Sumbar sudah di atas 5 persen, dan mendekati rata-rata pertumbuhan nasional. Selain itu inflasi bisa kita kendalikan. Belum lagi banyak warga berusia muda yang membutuhkan rumah. Pemprov Sumbar saja tahun ini menerima 2.000-an PPPK, dan tahun depan juga akan bertambah lagi,” ucap Mahyeldi lagi.

Oleh karena itu, Mahyeldi berharap agar Apersi bersama Perbankan, Pengusaha Bahan Bangunan, dan tentu saja Pemda melalui OPD terkait perizinan, permukiman, dan lain sebagainya, harus menjawab tantangan kebutuhan tersebut dengan penyediaan perumahan yang laik, aman, nyaman, sesuai standar, serta terjangkau oleh warga berpenghasilan rendah.

BACA JUGA  Sumbar Siapkan Beras 2.600 Ton Beras untuk Dampak Korona, Hanya Orang Miksin akan Menerima

“Selain itu patut diingat, bahwa pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan atas implementasi standardisasi perumahan bersubsidi di lapangan. Sebab, kita menerima juga keluhan dari masyarakat. Kita perlu awasi demi memastikan masyarakat yang membeli rumah bersubsidi, tidak mendapatkan masalah dan ketidakpastian,” ucap Mahyeldi menutup.

Comment