Peristiwa

Prihatin Aksi Demo, Evi Yandri: Jangan Adu Domba Masyarakat, Utamakan Kemanusiaan

2583
×

Prihatin Aksi Demo, Evi Yandri: Jangan Adu Domba Masyarakat, Utamakan Kemanusiaan

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Evi Yandri Rj Budiman.

PADANG – Empat hari menggelar aksi demo berturut-turut di Kantor Gubernur Sumbar, warga Air Bangis Pasaman Barat mendapat perhatian dari Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, Kamis (3/8/2023).

Menurutnya, apapun yang dilakukan oleh masyarakat Air Bangis dalam menyampaikan aspirasinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus memenuhi kebutuhannya. Sepanjang itu mereka juga menyampaikan dengan tertib.

Informasi yang diperolehnya, selama empat hari masyarakat menyampaikan aspirasi, mereka tidak mendapatkan akses air bersih selama di halaman kantor. Mereka tidak mendapatkan akses ke Masjid Kantor Gubernur. Karena pagar Kantor Gubernur dikunci.

“Kantor gubernur ditutup. Mereka tidak dapat masuk ke sana. Mereka juga tidak diberikan akses air bersih untuk berwuduk,” ungkapnya saat menghadiri rapat dengan Pemprov Sumbar terkait demo masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat.

BACA JUGA  Waspada..! Sejumlah Daerah di Sumbar Bakal Dilanda Kekeringan

Untuk itu katanya, tolong mereka difasilitasi, kebutuhannya. Mulai dari makannya, air bersihnya, pengobatannya terutama anak-anak. Utamakan kemanusiaan.

Diakuinya untuk makan, Dinas Sosial menempatkan Taruna Siaga Bencana (Tagana), dengan mendirikan dapur umum. Sudah ada Dinas Kesehatan, tapi jumlahnya tidak memadai, hanya sekitar 250, sedangkan warga itu jumlahnya lebih seribuan.

Selain itu terusnya, adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) harus didukung untuk kemajuan Sumatera Barat. Meski begitu, menurutnya apapun dasar masyarakat menuntut, tidak boleh dengan alasan PSN mengusir masyarakat tersebut. Karena semuanya adalah sama warga negara Indonesia dan warga Sumatera Barat.

Begitu juga dengan adanya massa tandingan menyatakan satu kelompok adalah pendatang ilegal. Apapun cap yang dilekatkan, mereka tetap masyarakat Sumatera Barat. Tidak mungkin 1.500 lebih dikatakan pendatang ilegal oleh yang 100 orang.

BACA JUGA  Warga Mandiangin Hwboh, Remaja Ber-KTP Kalideres Jakarta Barat Ditemukan Gantung Diri 

Kalau hanya karena alasan PSN, masyarakat diusir, maka tidak ada bedanya negara ini dengan kolonial. Negara menjajah masyarakat.

Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini berharap, jangan ada upaya mengadu domba antar masyarakat. Dengan menerima satu perwakilan.

Comment